Lahan Proyek LRT Jabodebek Bermasalah

Hal ini disebabkan belum rampungnya penetapan lokasi (Penlok) di beberapa titik LRT yang membutuhkan lahan lebih dari 5 hektar.

Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Deddy Mizwar mengungkapkan, pihaknya belum bisa menetapkan seluruh Penlok LRT yang masuk wilayah Jabar lantaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan kontraktor PT Adhi Karya belum merampungkan dokumen trase LRT.

"Sekarang ini makanya kelengkapan dokumen harus siap," tutur Deddy usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Selasa (2/7/2017).

Ia meminta agar keseluruhan trase LRT yang ada di wilayah Jabar segera dirampungkan. Bila trase LRT bisa dirampungkan, maka Pemprov Jabar bisa menetapkan Penlok untuk lahan LRT yang lebih dari 5 hektar.

(Baca: Menhub: Bank Swasta Mulai Lirik Proyek LRT Jabodebek)

Pemprov Jabar siap menurunkan tim untuk mendampingi kontraktor proyek melakukan pembebasan lahan. Namun, berbagai dokumen kelengkapan proyek harus lebih dulu diselesaikan.

Ada beberapa titik lahan LRT yang belum ditetapkan Penloknya. Titik tersebut antara lain berada di Bekasi Timur dan Cibubur-Bogor yang belum dibuat perencanaan proyeknya atau trase-nya.

"Ini kan jadi parsial, kami ingin 3 trase tadi harus lengkap dokumen perencanaannya. Dimana kami bisa masuk sehingga rakyat enggak kaget," kata Deddy.

Pembangunan LRT sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Kereta Api Ringan atau Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Dalam aturan itu disebutkan bahwa PT Adhi Karya Tbk ditunjuk sebagai badan usaha yang akan membangun prasarana LRT.

Untuk tahap pertama pembangunan LRT, nilai investasi ditaksir sekitar Rp 11,9 triliun atau separuh dari total proyek LRT yang dibangun Adhi Karya, yakni Rp 21,7 triliun.

Pada tahap pertama pembangunan LRT mencakup tiga trase, yaitu Cibubur-Cawang sepanjang 13,7 kilometer, Cawang-Dukuh Atas sepanjang 10,5 kilometer (Tahap I A) dan Bekasi Timur-Cawang sepanjang 17,9 kilometer (Tahap I B).