Kegetiran Petani Garam, Cerita Usang tak Berujung...

Dua petani garam desa itu sibuk membungkus garam yang sudah jadi ke dalam plastik. Bungkusan itu seberat satu kilogram dipatok dengan harga Rp 7.000. Harga itu terbilang baik, dibanding sebelumnya hanya Rp 3.000.

Namun, ketersediaan simpanan air garam yang dimiliki mulai menipis. Muhammad, seorang petani garam menyebutkan kendala mereka adalah ketersediaan air laut.

Jika hujan, maka proses pengerjaan air garam ke tempat penampungan hingga mengeras menjadi garam tak bisa dilakukan dalam hitungan hari.

“Kalau hujan terus susah. Ini kan repot sekali membuat garam ini. Perlu cuaca yang bagus. Setelah direndam, lalu dimasak. Itu semua tidak bisa kita lakukan kalau hujan,” kata Muhammad.

Ketika harga membaik, malah mereka tak memiliki stok yang cukup. Garam asal kabupaten itu dikirim ke seluruh kabupaten atau kota di Aceh. Umumnya belum memiliki merk dagang.

“Kami bungkus per kertas plastik gini saja untuk jual eceran. Kalau jual lainnya ada yang per kilo, ada yang per kaleng,” katanya.

Keluhan yang sama juga dialami petani garam di Kecamatan Lapang, Aceh Utara, Jauhari. Dia menyebutkan sudah setahun terakhir tidak memproduksi garam.

Kendala cuaca, bahan baku hingga bibit kerap dialami. Belum lagi kendala kayu untuk dapur memasak garam yang telah diendapkan.

“Masalahnya banyak. Belum lagi kalau hujan deras, angin kencang, pondok-pondok saya beterbangan,” katanya.

Petani lainnya, Hamdani AW, menyebutkan hal yang sama. Dia menyebut, berharap dari bibit garam dari India tentu bukan pilihan tepat untuk memproduksi garam saat ini.

“Harga bibit untuk diekstrak menjadi garam itu terlalu mahal yaitu 300.000 rupiah per 50 kilogram. Dulunya hanya 100.000 rupiah,” katanya.

Dia juga meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Utara fokus untuk pengembangan garam tradisional. Misalnya, membuat pondok yang kokoh untuk petani garam. Peralatan yang canggih dan seterusnya.

“Ini tidak, diberi memang bantuan, misalnya direhab tetap dengan pondok kayu plus atap rumbia. Itu pun atap rumbianya tipis. Jadi tetap tak tahan lama. Begitu angin kencang, roboh lagi,” ungkap Hamdani.

Dia menyebutkan cerita keringat petani garam tak asin lagi itu sudah menahun diceritakan dari waktu ke waktu di berbagai daerah tanah air.

Sayangnya, belum ada upaya serius untuk menjadikan garam lokal memenuhi distribusi nasional.

“Impor itu bukan solusi. Impor itu hanya menguntungkan pedagang besar saja,” sebutnya.

Dia berharap Presiden Joko Widodo fokus pada peningkatan produksi garam nasional. Aceh bisa dijadikan salah satu lumbung garam.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Utara, M Jafar menyebutkan dirinya baru enam bulan memimpin dinas itu. Sebelumnya, Jafar memimpin Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Aceh Utara.

“Tahun ini kita buat lokasi pengeringan garam di Bluka Teubai, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Luasnya 1.000 meter. Ini salah satu fokus kita tahun ini,” katanya.

Dia menambahkan, untuk bantuan petani garam telah diberikan pada sejumlah kelompok tani garam. Namun, dia tidak ingat jumlah detail kelompok petani garam itu.

“Saya pikir belasan kelompok sudah dibantu. Dari peralatannya hingga gubuk pembuatannya,” terangnya.

Untuk luas area, sambung Jafar, Aceh Utara bisa dijadikan salah satu pengembangan industri garam nasional. Setidaknya, delapan kecamatan dalam kabupaten itu memproduksi garam.

“Terbesar itu ada di Kecamatan Syamtalira Bayu, Kecamatan Dewantara, dan Kecamatan Seunuddon. Yang lainnya relatif kecil. Ini bisa dikembangkan lahannya,” ungkapnya.

Untuk bibit garam, sambung Jafar, sejumlah kelompok telah menggunakan bibit garam dari Madura, Jawa Timur. “Rendemannya lebih tinggi dan kualitasnya bagus,” terangnya.

Masalah lainnya, kata Jafar, yaitu pembuatan merk dagang, distribusi hingga meningkatkannya menjadi garam beryodium.

“Nah, kalau itu bukan di dinas saya. Tapi di dinas perindustrian. Dua dinas ini yang mengembangkan garam rakyat,” pungkasnya.