Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Anggota DPR: Orang Kaya Punya Mobil Saja Pakai BBM Subsidi, Masa Nelayan Enggak

"Masa pengguna jalan raya yang kaya punya mobil saja disubsidi, nelayan enggak disubsidi, kan aneh," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis (3/8/2017).

Politisi Partai Demokrat itu menuturkan, aturan BBM subsidi untuk nelayan sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Ia meyakini pencabutan subsidi solar jelas akan berdampak besar kepada nelayan. Sebab, hampir 60 persen biaya produksi nelayan disumbang oleh biaya bahan bakar minyak (BBM) untuk melaut.

Artinya, bila subsidi solar dicabut, harga BBM yang harus dibayar nelayan bisa lebih mahal. Hal ini dipastikan akan berdampak kepada kenaikan biaya produksi sehingga keuntungan bisa menurun.

Saat ini dampak dari pencabutan subsidi solar mungkin tidak begitu terasa lantaran harga minyak dunia yang relatif stabil. Namun, bila harga minyak dunia melonjak, maka harga solar akan semakin mahal.

Seharusnya, pemerintah mendorong agar volume subsidi solar untuk nelayan ditingkatkan. Dengan begitu diyakini para nelayan akan lebih mudah mendapatkan solar subsidi untuk melaut.

"Apakah subsidi BBM ini memberikan dampak kepada nelayan maka pasti jawabanya itu positif," kata Herman.

Terkait penyaluran solar subsidi yang tidak tepat sasaran, Herman mengatakan bahwa Komisi IV kerap diberitahu lansung olah Menteri Susi. Bila benar terjadi, maka ia menilai hal ini perlu ditangani serius oleh Kepolisian.

Sebelumnya, Susi Pudjiastuti mengusulkan pencabutan subsidi solar untuk nelayan kecil. Selama ini, bahan bakar yang sebagian harganya ditanggung pemerintah itu justru banyak dinikmati perusahaan, bukan nelayan.

Saat ini nelayan lebih butuh ketersediaan solar yang cukup di seluruh wilayah Indonesia untuk melaut ketimbang subsidi solar yang justru sulit didapatkan nelayan.

Sementara itu Mirhasan, seorang nelayan, saat antre di Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Selasa (1/8/2017), hanya bisa pasrah kalau pemerintah mencabut subsidi BBM untuk nelayan.

Sebagai nelayan dengan perahu yang tergolong kecil, pria separuh baya itu hanya berhak mendapatkan 10 liter solar saat hendak melaut. Solar sebanyak itu hanya bisa buat melaut dengan jarak tak lebih dari 10 mil pulang-pergi.

"Padahal kalau kita melaut setidaknya sampai dua malam untuk mencari lokasi ikannya," kata dia.

https://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/03/175347126/anggota-dpr--orang-kaya-punya-mobil-saja-pakai-bbm-subsidi-masa-nelayan

Terkini Lainnya

Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke