Susi Jawab Aduan Gubernur Sulawesi Selatan yang Mengeluh ke Luhut

Aturan yang dikeluhkan adalah mengenai larangan menangkap ikan dalam jarak 0-4 mil dari bibir pantai. Namun masyarakat hanya diberikan mesin katinting atau mesin motor perahu yang jarak tempuhnya 3 sampai 5 mil.

Aturan ini, lanjut dia, memberatkan nelayan. Aduan yang disampaikan Syahrul kepada Luhut ini dijawab oleh Susi dalam acara "Rosi" yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (3/8/2017) malam.

"Nelayan yang mana yang diwawancara? Kapal di Indonesia itu ada 650.000, kapal yang di atas kapasitas 100 GT (grosstonage) itu ada 15 ribuan dan itu jauh sekali berbeda," kata Susi.

Menurut dia, pihak-pihak yang memiliki kapal di atas kapasitas 100 GT bukanlah nelayan, melainkan pengusaha kapal. (Baca: Susi Sebut Masalah Kelautan dan Perikanan Belum Selesai)

Hanya saja, menurut dia, politisi kerap menggunakan nelayan sebagai "modus" untuk menyelamatkan para pengusaha kapal.

"Kalau saya harus dealing, Pak Limpo masalahnya ingin kapal kapasitas 500 GT bisa jalan mengangkut ikan. Kapal 500 GT itu ikan semua ditarik langsung ke Tiongkok ke luar negeri, kalau saya perbolehkan kapal masuk lagi ya hilang lagi ikan-ikan kita," kata Susi.

Di sisi lain, Susi menegaskan, pemerintah tengah menggalakkan aturan untuk meningkatkan konsumsi ikan.

Pada pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, lanjut dia, konsumsi ikan sudah meningkat 7 kilogram, dari 36 kg menjadi 43 kg.

"Kenaikan 7 kg kalau dikalikan dengan 250 juta warga Indonesia, sudah ada 1.750.000 ton ikan yang dimakan. Kemudian kami mau naikkan lagi 3 kg," kata Susi.

Di dalam menjaga kelautan dan perikanan ada dua pilar utamanya, yakni sovereignty dan sustainability.

Susi mengatakan, saat ini, sebetulnya Sulawesi Selatan diuntungkan. Karena inflasinya rendah dan nilai tukar nelayan yang tinggi. Hal tersebut meningkatkan perekonomian Sulawesi Selatan.

Lantas, apa yang menjadi keberatan Syahrul? "Saya tidak bisa menduga lebih jauh. I dont understand saja kenapa mereka seperti ini," kata Susi.