Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Modernisasi Pertanian Bakal Tekan Biaya Produksi Pangan


KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) sudah dan sedang melakukan pengendalian harga pangan mulai dari sektor hulu sampai dengan hilir. Bantuan pemerintah berupa benih, pupuk, serta alat dan mesin pertanian.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Suwandi mengatakan pemberian bantuan sarana produksi pertanian kepada petani merupakan upaya modernisasi pertanian.

Modernisasi, dia melanjutkan, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menekan biaya produksi.

Petani diperkirakan bisa menghemat 30 hingga 50 persen. Sebagaimana diungkapkan Menteri Andi Amran Sulaiman di Ciparay, Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (5/8/2017) lalu, modernisasi itu bisa membuat biaya tanam, misalnya, dari Rp 2 juta turun menjadi Rp 1 juta.

Sejak 2015, Kementan juga menata kembali anggaran. Penataan anggaran bertujuan memprioritaskan porsi bantuan untuk petani. Per 2016, anggaran Kementan besarnya mencapai Rp 27,58 triliun.

(Baca: Anggaran Kementan Dalam APBNP 2016 Turun Rp 3,9 Triliun)

Berdasarkan data di laman pertanian.go.id, alokasi anggaran Kementan sampai dengan 2015 usai adalah Rp 15, 879 triliun.

Keberhasilan menjaga stabilitas harga

Kementerian meyakini modernisasi pertanian merupakan faktor penting untuk meningkatkan produktivitas pangan. Beras misalnya. Indonesia telah secara signifikan berhasil meningkatkan produktivitasnya.

Pada 2015, produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 75,55 juta ton. Angka ini meningkat 4,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 70,85 juta. Sedangkan, produksi pada 2016 lebih dari 79 juta ton.

Selain modernisasi pertanian, pemerintah terus mengupayakan optimasi lahan pertanian, baik dengan mengamankan lahan-lahan yang produktif, maupun mengoptimalkan lahan tadah hujan.

Optimasi lahan tadah hujan dilakukan dengan mengintensifkan pembangunan embung serta bangunan air lainnya. Tahun ini kementerian memprioritaskan 4 juta hektare lahan tadah hujan Indeks Pertanaman (IP) 100 yang tersebar di provinsi-provinsi di Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Untuk mewujudkan target ini, Kementan berkolaborasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Suwandi mengungkapkan bahwa pembangunan embung diharapkan dapat meningkatkan IP dari IP 100 satu kali tanam menjadi IP 200 dan IP 300 atau tiga kali tanam.

Di samping itu, berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan produtivitas padi yang berhasil mengamankan ketersediaan stok beras nasional.

Sesuai data Bulog, saat ini stok beras sebanyak 1,76 juta ton. Stok tersebut mencukupi kebutuhan beras nasional hingga delapan bulan ke depan.

“Jadi kurang tepat kalau disebut penyumbang terbesar harga beras adalah menipisnya stok karena hingga saat ini stok beras nasional masih aman,” tegas Suwandi.

Lebih lanjut, Suwandi menyampaikan bahwa untuk beberapa komoditas pangan strategis, termasuk beras, peran middleman atau pedagang perantara dominan dalam mempengaruhi harga.

Merujuk pada riset yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), harga beras dipengaruhi oleh pengusaha perantara, seperti di bidang penggilingan dan pedagang besar. Hal ini menyebabkan disparitas harga di petani dan konsumen menjadi lebar.

“Untuk itu, upaya pengendalian harga perlu dilakukan dari tingkat hulu ke hilir, dan membutuhkan sinergi antar lembaga,” ungkap Suwandi.

Sementara di hilir, berbagai lembaga pemerintah bersinergi dalam tim Satgas Pangan untuk memperlancar sistem distribusi, logistik dan tata niaga. Pemerintah juga menetapkan harga acuan bawah untuk melindungi petani dan harga acuan atas untuk melindungi konsumen.

Kebijakan ini terbukti dapat mengendalikan harga selama bulan Ramadan dan Idul Fitri yang lalu.

“Kolaborasi yang dijalankan berbagai lembaga, termasuk Kementerian Pertanian di dalamnya, merupakan hal yang positif dan terbukti efektif menjaga harga stabil. Tentunya kinerja positif ini kami harapkan bisa terus berlanjut,” pungkas Suwandi.

https://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/10/205709026/modernisasi-pertanian-bakal-tekan-biaya-produksi-pangan

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Beli Minyakita Pakai KTP Itu Terlalu Ribet'

"Beli Minyakita Pakai KTP Itu Terlalu Ribet"

Whats New
Minyakita Langka, Dewan Minyak Sawit Duga Produsen Sengaja Tidak Produksi

Minyakita Langka, Dewan Minyak Sawit Duga Produsen Sengaja Tidak Produksi

Whats New
Kemenhub: Keberadaan Pilot dan Penumpang Susi Air di Nduga Belum Diketahui Pasti

Kemenhub: Keberadaan Pilot dan Penumpang Susi Air di Nduga Belum Diketahui Pasti

Whats New
Segera Daftar, PT Pegadaian Masih Buka Lowongan Kerja

Segera Daftar, PT Pegadaian Masih Buka Lowongan Kerja

Work Smart
IHSG Diproyeksi Tertekan, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Diproyeksi Tertekan, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Investor Asing Kembali Catat 'Net Buy', Ini Saham-saham yang Paling Diminati

Investor Asing Kembali Catat "Net Buy", Ini Saham-saham yang Paling Diminati

Earn Smart
Pesawat Susi Air Dibakar KKB, Lapangan Terbang Paro di Nduga Ditutup Sementara

Pesawat Susi Air Dibakar KKB, Lapangan Terbang Paro di Nduga Ditutup Sementara

Whats New
Gaji UMK atau UMR Lamongan 2023 Terbaru

Gaji UMK atau UMR Lamongan 2023 Terbaru

Work Smart
Saldo Kurang Saat Bayar Tol MLFF, Pengendara Diberikan Waktu 2 Jam untuk 'Top Up'

Saldo Kurang Saat Bayar Tol MLFF, Pengendara Diberikan Waktu 2 Jam untuk "Top Up"

Whats New
Info Gaji UMK atau UMR Banyuwangi Tahun 2023 Terbaru

Info Gaji UMK atau UMR Banyuwangi Tahun 2023 Terbaru

Work Smart
Bandingkan Defisit APBN RI dengan Negara Maju, Kemenkeu: Cukup Baik

Bandingkan Defisit APBN RI dengan Negara Maju, Kemenkeu: Cukup Baik

Whats New
Mendag Bikin Aturan: Beli MinyaKita Maksimal 10 Liter, Harus Pakai KTP

Mendag Bikin Aturan: Beli MinyaKita Maksimal 10 Liter, Harus Pakai KTP

Whats New
Pembangunan Dilanjutkan, LRT Jakarta Akan Terhubung ke Manggarai, MRT Bakal sampai Bekasi

Pembangunan Dilanjutkan, LRT Jakarta Akan Terhubung ke Manggarai, MRT Bakal sampai Bekasi

Whats New
Menhub: LRT Velodrome-Manggarai Ditargetkan Rampung di September 2024

Menhub: LRT Velodrome-Manggarai Ditargetkan Rampung di September 2024

Whats New
3 Strategi Kemenperin Kejar Target Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 250 Triliun

3 Strategi Kemenperin Kejar Target Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 250 Triliun

Rilis
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+