Bappenas: Pemerintah Tak Bisa Kerja Sendiri Atasi Ketimpangan

"Kemiskinan dan ketimpangan merupakan masalah kita bersama. Oleh karena itu,  pemerintah memerlukan dukungan dan kerja sama atau kolaborasi dengan semua kalangan seperti LSM, akademisi, pemerintah daerah, swasta dan pemangku kepentingan lainnya," kata Bambang dalam pernyataan resmi, Jumat (11/8/2017).

Bambang menuturkan, diperlukan pula peran swasta guna mempercepat pengurangan angka kemiskinan dan mengatasi ketimpangan. Selain itu, perlu juga dukungan pemerintah daerah, karena apapun programnya, pada akhirnya dieksekusi di daerah.

Pemerintah, imbuh dia, akan fokus memperbaiki taraf hidup 40 persen penduduk terbawah dalam struktur ekonomi. Itu artinya, intervensi pemerintah akan difokuskan pada kelompok masyarakat tersebut. 

"Sejauh ini, Indonesia sudah baik polanya dalam mengurangi kemiskinan, tetapi belum cukup agresif. Tentu banyak area yang harus diperbaiki," jelas Bambang.

Saat ini, pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan. Setidaknya, hal tersebut tertuang dalam Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. 

Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan diharapkan dapat turun menjadi 7-8 persen dari angka baseline 11,22 persen di tahun 2015. Demikian pula, angka ketimpangan diupayakan menurun dari 0,408 di tahun 2015 menjadi 0,36 di akhir RPJMN.

Tak hanya itu, dalam menurunkan angka ketimpangan di Indonesia, Bambang mengaku, akan disusun policy paper. Policy paper tersebut nantinya akan dibawa dalam Rapat Terbatas dengan mengajak pemerintah daerah untuk memberikan komitmen bersama. Komitmen tersebut selanjutnya diselaraskan dalam siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan.