Permintaan Sri Mulyani Saat Kampanye Pajak Bertutur di Madiun

Pasalnya, dari APBN mahasiswa dapat mengetahui anggaran yang dibutuhkan dan digunakan pemerintah untuk membangun Indonesia.

"APBN itu milik masyarakat. Jadi mahasiswa harus belajar dan mengetahui pentingnya APBN untuk pembangunan," ujar Sri Mulyani saat memberikan kuliah umum melalui secara live streaming yang diikuti ratusan mahasiswa Universitas Merdeka Madiun, Jumat ( 11/8/2017) sore.

Kuliah umum via live streaming itu digelar Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur II untuk peningkatan kesadaran pajak.

Kanwil DJP Jatim II mengkampanyekan pajak bertutur serentak ke pelajar dan mahasiswa yang melibatkan 4.855 pelajar dan mahasiswa di tiga universitas, 48 SMA/SMK, 23 SMP dan enam SD.

Menurut Sri Mulyani, dengan belajar APBN mahasiswa akan mengetahui sumber-sumber pendapatan yang diperoleh negara untuk membiayai pembangunan di Indonesia.

Salah satu sumber dana yang paling besar menyumbang pendapatan negara berasal dari pajak. (Baca: Janji Sri Mulyani Tak Akan Buat Kebijakan yang Bikin Resah)

Ia menyebutkan APBN tahun anggaran 2017 senilai 2.133 triliun. Dari nilai itu, pajak menyumbang pendapatan negara sebesar 75 persen atau sebesar Rp 1.307 triliun.

Besarnya kontribusi pajak dalam pendapatan negara pada APBN menjadikan pajak sebagai hal yang strategis membantu percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Tak hanya itu pendapatan dari pajak yang dibayar masyarakat diperuntukkan untuk pembiayaan pendidikan nasional, pelayanan kesehatan dan pengentasan kemiskinan.

Ia mengatakan dibandingkan dengan negara lain kondisi infrastruktur Indonesia masih dibawah rata-rata.

Kondisi itu lantaran pendapatan negara kurang sehingga pembangunan infrastruktur tertinggal dengan negara lain.

Untuk itulah, program pajak bertutur menjadi sarana pemerintah menggugah pelajar dan mahasiswa sadar pentingnya membayar pajak sejak dini. Harapannya kelak saat sudah bekerja mereka akan taat membayar pajak.

"Peran pendidikan tinggi sangat penting untuk menggugah kesadaran mahasiswa pentingnya pajak pembangunan. Kalau mahasiswa lulus dapat kerja gajian jangan lupa bayar pajak. Sadari pajak untuk biaya pembangunan Indonesia," ujar Sri Mulyani.

Perpanjang MOU TAX Center

Sementara itu Kepala Kantor DJP Jawa Timur II, Neilmaldrin Noor menyatakan sebagai bentuk implementasi kampanye pajak bertutur pihaknya meneken perpanjangan memorandum of understanding (MOU) dengan Universitas Merdeka Madiun untuk Tax Centre.

"Lewat kesepakatan ini, Kanwil DJP Jawa Timur II dan Universitas Merdeka Madiun memiliki program bersama secara riil. Semisal tax centre memiliki komunitas UKM maka kami akan memberikan edukasi bagaiamana unit usaha itu dikembangkan," kata Noor.

Tak hanya edukasi mengembangkan usaha, kata Noor, pihaknya akan membangun kesadaran pemilik unit usaha untuk perpajakannya. Dengan demikian, saat unit usaha itu untung dan layak membayar pajak mereka tidak akan lari dan lupa.

Noor mengatakan tax centre merupakan program nasional. Tetapi inovasi dan kerjasamanya diserahkan kepada masin-masing kantor wilayah. Ia menambahkan selain tax centre, Kanwil DJP Jatim II akan dilakukan pelatihan dan bimbingan teknis materi kesadaran pajak kepada para dosen dan guru serta pegawai.

Rektor Universitas Merdeka Madiun, Rahmanta Setiahadi menyatakan jajarannya akan memberdayakan tax centre yang sudah banyak bersinggungan dengan UKM-UKM.

"Inilah yang akan kami garap menjadi ladang untuk membantu pengembangan kesadaran pajak," kata Rahmanta. Tak hanya itu, Universitas Merdeka Madiun akan menggelar lomba pengetahuan pajak kepada siswa SMP dan SMA.