Pertahanan, Geopolitik, dan Energi di Natuna

“Saya sangat bangga sekali melihat Latihan PPRC-TNI, betapa sangat terintegrasi dan terpadunya kerja sama diantara pasukan darat, laut dan udara,” kata Jokowi di Natuna, dikutip dari siaran pers Pusat Penerangan Mabes TNI, Sabtu, 20 Mei 2017.

Latihan PPRC TNI 2017 yang digelar juga dihadiri oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Sekretaris Militer Presiden Marsekal Muda Trisno Hendradi, Komandan Paspampres Mayor Jenderal Suhartono.

Sosial media beberapa hari berdengung dengan foto Presiden Jokowi di depan rudal dan senjata berat bersama tentara di Natuna. Apakah maksud kunjungan dan pemberitaan tersebut?

Kenapa perlu latihan gabungan dan pamer senjata ke kumpulan 272 pulau dengan luas 200 kilometer persegi dan jumlah penduduk tidak sampai 85 ribu orang?

Kunjungan tersebut tidak bisa dipisahkan dari lokasi Natuna berada di Laut China Selatan yang belakangan ini diklaim sebagian besarnya oleh China dengan sembilan garis terputus (nine-dash-line).

Para ahli geopolitik kerap mengutip kalimat berbahasa latin yang berbunyi Si vis pacem, para bellum, yang berarti kalau ingin perdamaian, maka bersiaplah perang.

Kunjungan tersebut adalah pernyataan bahwa pemerintah Indonesia serius menjaga intergritas teritorial dan siap menggunakan angkatan perang serta senjatanya bila diperlukan dari potensial aggresor.

Gas di Natuna

Lapangan gas Natuna Timur telah di ketahui potensinya sejak tahun 1973 alias hampir 45 tahun lalu. Estimasi kandungannya sekitar 46 miliar kubik feet alias blok gas terbesar di dunia yang belum dieksplorasi (untapped gas).

Pada tahun 1995 ditandatangi perjanjian dengan Exxon yang berakhir tahun 2007. Blok Natuna Timur diserahkan pengelolaannya ke Pertamina.

Pada tahun 2010, Pertamina menandatangi perjanjian kerjasama dengan ExxonMobil yang lalu pada tahun 2011 diperluas dengan partisipasi Total dan Petronas. Namun Tahun 2012 posisi Petronas diganti oleh PTT Exploration and Production (PTT EP) yang merupakan BUMN Migas Thailand dan melanjutkan negoisasi dengan Pertamina dan pemerintah Indonesia.

Hambatan yang dihadapi oleh Blok Natuna Timur adalah tingginya kandungan CO2 yang mencapai 70 persen sehingga membutuhkan biaya proses yang lebih tinggi. Dengan harga migas global yang rendah beberapa tahun ini maka tambahan biaya tersebut sulit dijustifikasi dan produknya tidak kompetitif.

Pada pertengahan Juli 2017, Vice President of Public and Governmen Affairs ExxonMobil Indonesia, Erwin Maryoto, menyatakan bahwa setelah melakukan review teknologi dan pasar, perusahaannya tidak akan melanjutkan pembahasan eksplorasi di blok gas Natuna Timur.

Tidak lama setelahnya, General Affair Manager PTT EP di Indonesia Afiat Djajanegara mengatakan blok tersebut sulit mencapai keekonomian karena harga gas. Berdasarkan hasil kajian teknologi dan pasar (technology and market review/TMR) harga gas itu bisa di atas 10 dollar AS per mmbtu. Sementara di Indonesia rata-rata di level 6 dollar AS per mmbtu.

Pertahanan dan Geopolitik

Kembali ke kunjungan Presiden Jokowi ke Natuna, pertanyaan berikut apakah kekuatan militer Indonesia cukup untuk melindungi Natuna yang selain terletak di posisi strategis juga memiliki kandungan gas sangat besar dan menggiurkan?

Salah satu cara meningkatkan pertahanan dan menguatkan penangkal di Natuna dengan APBN Indonesia yang terbatas adalah dengan menjalin kerjasama operasi gas dengan perusahaan dari negara yang kuat militernya. Negara tersebut tidak akan membiarkan perusahaan migasnya diganggu operasinya dan akan menjalin kerjasama militer dengan Indonesia.

Kantor berita Reuters menyatakan bahwa ada rencana pemerintah untuk menawarkan insentif tambahan pada ExxonMobil dan PTT EP atau calon investor lainnya untuk meningkatkan keekonomian blok gas Natuna Timur. Namun dengan skema gross split yang digunakan sekarang, diskresi pemerintah untuk memberikan insentif tambahan hanya 5 persen.

Dengan mempertimbangkan faktor pertahanan dan geopolitik serta posisi strategis Natuna, maka skema kerjasama migas Indonesia perlu ditingkatkan fleksibilitas dan kisarannya sehingga tidak semata berdasar hitung-hitungan finansial semata.