Upah Buruh Tani Meningkat, Kesejahteraan Petani Terdongkrak

Pada Juni 2017 tercatat upah nominal harian buruh tani senilai Rp 49.912. Sedangkan, pada Juli 2017 tercatat upah harian buruh tani senilai Rp 50.003. Sementara itu, upah riil juga meningkat sebesar 0,03 persen dari bulan Juni 2017 senilai Rp 37.296 menjadi Rp 37.408 pada Juli 2017.

Kenaikan upah buruh tani yang terjadi pada Juli 2017 ini melanjutkan tren kenaikan pada bulan sebelumnya. Pada Juni 2017, upah nominal harian buruh tani sebesar 0,26 persen dibandingkan Mei 2017 yaitu Rp 49.782 menjadi Rp 49.912 per harinya. Sementara, upah riil juga naik sebesar 0,04 persen dari Rp 37.380 menjadi Rp 37.396.

Plt. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, peningkatan upah buruh tani merupakan hal yang positif karena menjadi salah satu tolok ukur pendapatan petani.

"Dengan meningkatnya nilai upah riil ini bisa disebut adanya peningkatan dari pendapatan yang diterima buruh. Semakin tinggi upah riil maka bisa disebut semakin tinggi pula daya beli buruh tani," kata Suwandi.

Meningkatnya nilai upah buruh tani juga dikuti dengan peningkatan Nilai Tukar Rupiah (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)

NTP Juli 2017 tercatat sebesar 100,65 atau naik sebesar 0,12 persen dibandingkan NTP bulan sebelumnya.

Sementara, NTUP Juli 2017 tercatat sebesar 109,75 persen atau naik 0,15 persen dibandingkan NTUP bulan sebelumnya.

"Kenaikan upah harian buruh tani yang diikuti kenaikan NTP maupun NTUP ini bisa disebut sebagai indikasi kesejahteraan petani terus membaik. Capaian ini memicu kami untuk dapat terus menjalankan kebijakan dan program yang dapat meningkatkan kesejateraan petani, seraya juga meningkatkan produktivitas pangan kita," ujarnya.

Baca: Jokowi Anggarkan Rp 292 Triliun untuk Tanggulangi Kemiskinan

Petani akan selalu menjadi pertimbangan utama Kementerian Pertanian dalam merumuskan kebijakan dan programnya. Petani disebutnya sebagai pelaku utama swasembada pangan.

"Keberhasilan swasembada pangan akan sangat ditentukan oleh petani sebagai pelaku utama. Tentunya, kesejahteraan petani akan selalu menjadi concern utama kami," ujarnya.

Kementerian Pertanian telah menjalankan program-program yang diharapkan dapat mendorong pemberdayaan dan kesejahteraan petani.

Di antaranya pelatihan dan pendampingan, perlindungan harga petani dengan kebijakan harga pembelian maupun harga eceran, serta membangun kemitraan dalam penyerapan hasil tani baik dengan BUMN maupun swasta.

Selain itu, Kementerian Pertanian juga menambah alokasi anggaran untuk sarana produksi pertanian. Seperti, perbaikan jaringan irigasi, pembangunan embung, bantuan alat dan mesin pertanian, bantuan benih unggul, subsidi pupuk, perluasan areal tanam, serta bantuan lainnya yang dapat berdampak pada peningkatan produksi pangan.

"Peningkatan produktivitas pangan tentunya dapat turut berdampak terhadap perbaikan kesejahteraan petani," katanya.