Penghematan Anggaran Pemerintah Dipertanyakan

Peneliti Indef Reza Akbar mengungkapkan, Indef sudah menyisir Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016, hasilnya cukup mengejutkan.

"Belanja pegawainya naik, belanja jasa naik, kalau lihat lagi, belanja perjalanan dinasnya naik juga. ini penghematannya dari mana?" ujarnya di Kantor Indef, Jakarta, Jumat (18/8/2017).

Berdasarkan data LKPP 2016 yang dijabarkan Indef, beban operasional kementerian dan lembaga mencapai Rp 1,87 triliun, naik Rp 158 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Salah satu beban operasional yang naik yaitu belanja barang dan jasa dari Rp 125 miliar pada 2015 menjadi Rp 138 miliar pada 2016.

Selain itu, kenaikan juga terjadi di beban perjalanan dinas. Berdasarkan LKPP 2016, beban perjalanan dinas mencapai Rp 34,4 miliar, naik Rp 4,3 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Komponen beban perjalanan dinas yang naik diantaranya perjalanan biasa, perjalanan tetap, perjalanan dinas dalam kota, perjalanan dinas paket meeting dalam kota, perjalanan dinas meeting luar kota, dan perjalanan dinas luar negeri.

"Sementara itu belanja pemeliharaan jalan dan jembatan itu malah turun padahal ini penting," kata Reza.

Indef menilai, biaya operasional pemerintah bisa ditekan untuk mengoptimalkan belanja pemerintah pusat pada 2018. Pemerintah bisa mengalihkannya ke belanja modal yang lebih produktif.

Di RAPBN 2018, belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.443 triliun yang terdiri dari Rp 814 triliun belanja kementerian atau lembaga dan belanja non kementerian atau lembaga Rp 629 triliun.

Sementara itu dana transfer ke daerah dan dana desa di RAPBN 2018 sebesar Rp 761 triliun. Terdiri dari Rp 701 triliun transfer ke daerah dan Rp 60 triliun dana desa.

Belanja negara dengan total Rp 2.204 triliun di RAPBN 2018 diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4 persen pada tahun depan.