Target Pajak 2018 Diharapkan Tak Ganggu Dunia Usaha

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Arif Budimanta mengatakan, target penerimaan perpajakan tahun 2018 diharapkan tidak membuat khawatir dunia usaha.

Menurutnya, target pemerimaan perpajakan yang besar maka akan memberikan dampak tidak langsung pada perkembangan sektor riil dalam negeri.

"Dengan target penerimaan yang besar, pasti secara tidak langsung memberikan semacam pengaruh psikologis bagi sektor riil," ujar Arif dalam diskusi Populi Center dan Smart FM di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (19/8/2017).

Arif menambahkan, dampak psikologis tersebut secara tidak langsung membuat pelaku usaha akan menahan ekspansi bisnis hingga mengharapkan insentif dari pemerintah.

Sebab, jika penerimaan pajak tidak bertambah, maka yang dilakukan adalah intensifikasi atau kenaikan tarif pajak.

"Itu akan memberikan efek psikologis dari dunia usaha sendiri, sehingga mereka menunda untuk ekspansi, menjadi cenderung konservatif," jelasnya.

Kendati demikian, secara umum pihaknya melihat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun (RAPBN) 2018 yang dicanangkan pemerintah sudah cukup baik karena berupaha menyelesaikan masalah ketimpangan dan mewujudkan keadilan ekonomi.

"Corak Indonesia sentris kelihatan dalam RAPBN ini. Serta komitmen yang tinggi membangun Indonesia dari pinggiran," jelas Arif.

Pemerintah menetapkan target total penerimaan perpajakan di RAPBN 2018 sebesar Rp 1.609,4 triliun. Penerimaan pajak sebesar Rp 1.415 triliun, terdiri dari Pajak penghasilan (PPh) Rp 852,9 triliun, meliputi PPh non migas Rp 816,9 triliun dan PPh migas Rp 35,9 triliun.

Selain itu, pajak pertambahan nilai (PPN) ditargetkan Rp 535,3 triliun, pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp 17,3 triliun dan pajak lainnya Rp 9,6 triliun.

Kemudian, bea masuk ditargetkan Rp 35,7 triliun dan bea keluar sebesar Rp 3 triliun, serta penerimaan dari cukai sebesar Rp 155,4 triliun.