Salin Artikel

14 Aturan Taksi Online Dibatalkan MA, Menhub Minta Masyarakat Tenang

Seperti diketahui, MA membatalkan 14 poin dalam Peraturan Menteri 26 Tahun 2017 tentang tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (PM 26).  

"Kami sampaikan kepada masyarakat terutama pengguna taksi operator taksi jangan resah karena waktu efektif dari MA itu adalah tiga bulan," ujar Budi Karya saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (22/8/2017). 

Mantan Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk ini menuturkan, dalam waktu tiga bulan tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan kembali berdiskusi bersama pemangku kepentingan lain untuk merumuskan kembali aturan tentang taksi online. 

(Baca: Kemenhub Taati Putusan MA soal Regulasi Taksi Online)

"Kami dalam 1 atau 2 minggu ini kumpulkan para ahli untuk berikan masukan. Nanti kami akan berdialog dengan pihak-pihak yang memang berwenang untuk memberikan solusi," jelas dia. 

Meski demikian, Budi Karya tetap menerima putusan MA tersebut. Menurut dia, Kemenhub melalui PM tersebut telah berupaya untuk membuat kesetaraan bisnis antara taksi online dengan taksi konvensional. 

"Keputusan MA kami menghargai. Yang penting adalah niat dari kemenhub adalah memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Kami ingin bahwa ide-ide dari kesetaraan, ide-ide untuk mengatur transportasi itu tetap terjadi," kata dia.  

Sebelumnya, Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 37 P/HUM/2017 pada 20 Juni 2017 menyatakan bahwa 14 poin dalam PM 26 tahun 2017.

Pasal-pasal tersebut yakni Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal 19 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 huruf a, Pasal 30 huruf b.

Pasal 35 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3, Pasal 36 ayat (4) huruf c, Pasal 37 ayat (4) huruf c, Pasal 38 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3.

Pasal 43 ayat (3) huruf b angka 1 sub huruf b, Pasal 44 ayat (10) huruf a angka 2 dan ayat (11) huruf a angka 2, Pasal 51 ayat (3), dan Pasal 66 ayat (4).

MA menilai 14 pasal tersebut telah melanggar Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan menengah dan melanggar UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Oleh karena itu, MA meminta kepada Menteri Perhubungan mencabut 14 poin tersebut.

Putusan MA ini merupakan hasil dari permohonan uji materi PM 26 yang diajukan oleh masyarakat Indonesia diantaranya Sutarno, Endru Valianto Nugroho, Lie Herman Susanto, Iwanto, Johanes Bayu Sarwo Aji, Antionius Handoyo. 

https://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/23/073000526/14-aturan-taksi-online-dibatalkan-ma-menhub-minta-masyarakat-tenang

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2023 Bebas Tenaga Honorer, Tjahjo: Alternatifnya Ikut Tes CPNS dan PPPK

2023 Bebas Tenaga Honorer, Tjahjo: Alternatifnya Ikut Tes CPNS dan PPPK

Whats New
Jaga Stabilitas Rupiah, BI Percepat Normalisasi Kebijakan GWM Rupiah

Jaga Stabilitas Rupiah, BI Percepat Normalisasi Kebijakan GWM Rupiah

Whats New
IHSG Berakhir di Zona Hijau, Saham BBRI dan BBNI Laris Diborong Asing

IHSG Berakhir di Zona Hijau, Saham BBRI dan BBNI Laris Diborong Asing

Whats New
Awas, Modus Penipuan Tawarkan Upgrade Jadi Nasabah BCA Prioritas

Awas, Modus Penipuan Tawarkan Upgrade Jadi Nasabah BCA Prioritas

BrandzView
Ini Kendala-kendala UKM Saat Belanja Bahan Baku dari Luar Negeri

Ini Kendala-kendala UKM Saat Belanja Bahan Baku dari Luar Negeri

Whats New
Beberapa Upaya Ini Bisa Dorong Penerapan EBT untuk Mencapai Net Zero Emission

Beberapa Upaya Ini Bisa Dorong Penerapan EBT untuk Mencapai Net Zero Emission

Whats New
Penunjukan Luhut untuk Bantu Masalah Distribusi Minyak Goreng Dinilai Tak Tepat

Penunjukan Luhut untuk Bantu Masalah Distribusi Minyak Goreng Dinilai Tak Tepat

Whats New
Kini Bank Muamalat Punya Gerai Reksa Dana Syariah Online

Kini Bank Muamalat Punya Gerai Reksa Dana Syariah Online

Whats New
Gerakan Boikot Dunkin' Donuts Berlanjut, Tuntut 35 Karyawan Dipekerjakan Kembali

Gerakan Boikot Dunkin' Donuts Berlanjut, Tuntut 35 Karyawan Dipekerjakan Kembali

Whats New
PKT Tanam 1.500 Bibit Mangrove di Perairan Bontang

PKT Tanam 1.500 Bibit Mangrove di Perairan Bontang

Whats New
5 Faktor Penyebab Target Penjualan Gagal Tercapai

5 Faktor Penyebab Target Penjualan Gagal Tercapai

Smartpreneur
Inflasi RI Masih Terjaga, BI Pertahankan Suku Bunga Acuan 3,5 Persen

Inflasi RI Masih Terjaga, BI Pertahankan Suku Bunga Acuan 3,5 Persen

Whats New
Pengguna Livin' by Mandiri Ditargetkan Tembus 16 Juta pada Akhir 2022

Pengguna Livin' by Mandiri Ditargetkan Tembus 16 Juta pada Akhir 2022

Whats New
Menuju Equilibrium Pemasaran Tradisional dan Digital Saat Pandemi

Menuju Equilibrium Pemasaran Tradisional dan Digital Saat Pandemi

Whats New
Tjahjo Sebut 8 Aspek Perkuat Kinerja Kejaksaan, Mulai Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Batas Pensiun

Tjahjo Sebut 8 Aspek Perkuat Kinerja Kejaksaan, Mulai Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Batas Pensiun

Whats New
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.