Pemerintah Dorong Reformasi Zakat

"Reformasi zakat ini mengenai kemudahan untuk membayar zakat," kata Bambang, dalam acara 2nd Annual Islamic Finance Conference, di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Kamis (23/8/2017).

Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), potensi zakat di Indonesia sekitar Rp 217 triliun atau setara 18 miliar dolar AS per tahun.

Namun karena keterbatasan pengetahuan pemberi zakat dan pengelolaan yang tidak optimal, jumlah zakat yang dikumpulkan tak mencapai 2 persen.

(Baca: Bappenas: Perlu Ada Perbaikan dalam Mekanisme Pembayaran Zakat)

Dia mengatakan, jika mekanisme pembayaran zakat lebih mudah, maka akan semakin banyak masyarakat yang membayar zakat.

"Yang paling penting, orang yang kasih zakat, mereka tahu uangnya untuk siapa dan uangnya dipakai untuk apa. Jadi harus ada transparansi dari pengelola zakat," kata Bambang.

Bambang memperkirakan, nantinya masyarakat akan menuntut untuk mengetahui penyaluran zakat yang telah dibayarkan.

Pemerintah, lanjut dia, menginginkan zakat dapat mendukung kegiatan-kegiatan yang sebelumnya sudah dicover oleh APBN. Nantinya pemerintah akan terus berkoordinasi dengan lembaga pengumpul zakat, seperti Baznas.

Kemudian KNKS yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang akan menyatukan antara pemerintah dengan regulator, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Majelis Ulama Indonesia.

"Kalau kita menolong orang, akan lebih baik menolongnya lebih dari 1 pihak, idealnya dari APBN pemerintah dan zakat masyarakat," kata Bambang.

Dengan demikian, lanjut dia, kemiskinan akan semakin cepat teratasi.

"Kalau misalnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekian ratus ribu rupiah per bulan, dia dapat rutin bantuan dari pemerintah ditambah zakat dari masyarakat, kemiskinan akan lebih cepat berkurang. Dibanding kalau kita bergantung APBN dari tahun ke tahun," kata Bambang.