Ikuti Jejak Bandung, Kota-kota di Indonesia Didorong Jadi Kota HAM

Komitmen kota Bandung ini dipaparkan saat peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika. Sementara Piagam HAM kota BAndung diresmikan pada Desember 2015.

Kota HAM merupakan salah satu amanat PBB, sebagai pelaksanaan penghormatan HAM oleh pemerintah daerahnya. Tujuan pembentukan kota HAM salah satunya untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat berdasarkan norma dan standar HAM.

Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST) menjadi salah satu lenbaga yang mendorong terbentuknya kota HAM. Lembaga ini dibantu pemerintah kota Bandung, serta Paguyuban HAM Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Lembaga ini menyusun Human Rights City Center (HRCC) dalam sebuah website, dengan harapan pemerintah kota lain dapat berdiskusi dan berpartner dengan FIHRRST dalam upaya menjadikan kota mereka menjadi kota HAM.

"Agar kota HAM dapat menjadi kendaraan yang dapat mengantarkan ke tujuan pemenuhan HAM masyarakat perkotaan. Perlu dibangun pemahaman bersama tentang pengertian dan proses penyusunan kota HAM," kata Bahtiar Manurung, Direktur Operasional FIHRRST melalui pernyataan rilis ke Kompas.com.

Dari berbagai inisiatif penyusunan kota HAM, terdapat dua kriteria kunci pembentukan kota HAM.

Pertama, cara yang paling efektif dalam penyusunan kota HAM adalah melalui pendekatan bottom-up.

Pendekatan ini dimulai dari warga kota dengan melakukan dialog terbuka dan sukarela yang memberikan warga kesempatan mengeluarkan pendapat mereka tentang hak-hak yang mereka inginkan disertakan dalam piagam HAM.

Kedua, diperlukan sistem pengawasan yang memungkinkan warga kota mengawasi dan menelaah tindakan pemerintah dalam pemenuhan komitmen atau piagam HAM kota.

Menurut lembaga ini, meskipun terdapat berbagai pendekatan dalam penyusunan kota HAM, pendekatan terbaik telah disusun oleh FIHRRST berdasarkan riset yang bertujuan menyatukan pendekatan mendasar dalam penyusunan kota HAM.