Jurus Indonesia Tangkal Kampanye Negatif tentang Sawit

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan tengah mendorong agar semua perusahaan sawit untuk mengikuti program sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO).

Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Bambang menegaskan, sertifikasi ISPO wajib dilakukan agar minyak sawit Indonesia dapat diterima dan memikili posisi tawar yang tinggi di pasar ekspor, serta pengelolaan perkebunan sawit Indonesia dapat dilakukan secara berkelanjutan.

“Dari 11,9 juta hektar lahan sawit di Indonesia, baru 16,7 persen saja yang sudah bersertifikat ISPO. Jika sudah ISPO, saya kira tidak ada yang mengatakan bahwa sawit kita tidak baik. Pasar luar negeri pun bisa menghargai produk sawit kita,” kata Bambang di Kementan, Ragunan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

(Baca: Saat Sri Mulyani Singgung Kebakaran Hutan Di Acara Sawit...)

Menurutnya, penerapan ISPO juga sebagai langkah Indonesia menghadapi tudingan-tudingan negatif yang dialamatkan kepada sawit Indonesia. Isu tersebut yakni dari pengrusakan hutan hingga pelanggaran hak asasi manusia.

“Karena itu, saya mengimbau kepada para pelaku usaha dan sekretariat ISPO untuk terus melakukan percepatan sehingga sertifikasi ISPO dipercepat. Untuk percepatan kami terus membuka diri kepada perusahaan yang ingin memberikan pengabdian terhadap wacana sertifikasi,” tegasnnya.

Bambang menegaskan percepatan penerapan sertifikasi ISPO sangat penting. Hal ini mengingat hingga saat ini kelapa sawit masih menjadi komoditas emas perkebunan. Kelapa sawit sebagai sumber devisa juga memberikan kontribusi yang sangat besar untuk pembangunan nasional.

“Faktanya, Kelapa sawit juga sebagai penyedia lapangan kerja cukup banyak dan penyedia bahan pangan. Kemudian sebagai bahan baku energi nabati, sebagai pendorong pengembangan wilayah dan menjamin keseimbangan pelestarian lingkungan,” tegasnya.

(Baca: Jokowi Keluhkan Resolusi Parlemen Norwegia Soal Kelapa Sawit)