Swasta Kelola Bandara dan Pelabuhan, Kemenhub Hemat Anggaran Rp 800 Miliar

Dalam hal ini, Kemenhub berencana menyerahkan pengelolaan 20 pelabuhan dan bandara ke swasta.

Budi Karya merinci, satu pelabuhan dan bandara bisa menghemat antara Rp 10 miliar sampai Rp 70 miliar.

"Jadi rata-rata paling tidak dari Rp 10 miliar sampai Rp 70 miliar. Kalau dirata-ratakan Rp 40 miliar. Paling tidak ada Rp 800 miliar efisiensi di situ. Akan tetapi detailnya akan dihitung kembali," ujar Budi Karya saat ditemui di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (5/9/2017). 

Mantan Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk ini menuturkan, anggaran yang didapat dari efisiensi tersebut akan digunakan untuk membangun pelabuhan dan bandara di daerah yang terpencil.

"Rp 800 miliar kita bisa distribusikan ke ujung-ujung, yang selama ini belum kami selesaikan. Kami bisa percepat. Jadi kalau punya Rp 800 miiar bisa bangun mungkin 40 pelabuhan, 202 bandara tempat lain yang bisa dimanfaatkan masyarakat terpencil," jelas dia.

Walaupun operasional telah diserahkan swasta, Kemenhub tetap mendapatkan pendapatan dari konsesi yang masuk dalam perjanjian antara pemerintah dan swasta.

"Dengan ini maka kita mengelola lebih profesional.Ini satu langkah yang kita lakukan.satu sisi berat, tetapi sisi lain kita harus firm agar kita bisa koordinasikan bandara dan pelabuhan itu dengan baik," pungkas dia.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan serahkan pengelolaan 20 pelabuhan dan 10 bandara ke pihak swasta. Swasta yang dimaksud yakni, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Adapun 20 pelabuhan yang akan diserahkan diantaranya,Pelabuhan Probolinggo, Sintete, Bima, Waingapu, Tanjung Wangi, Badas, Kalabahi, Tenau Kupang, Ende, Lembar, Manokwari, Bitung, Ternate, Pantoloan, Parepare, Kendari, Biak, Fakfak, Sorong, dan Merauke.

Sementara, 10 bandara yang akan diserahkan diantaranya, Bandara Komodo dan Bandara Raden Inten Lampung.