PBB Sepakati Sanksi Ekonomi Baru untuk Korea Utara

Sanksi ini atas pengajuan dari AS dan memperoleh dukungan dari China dan Rusia.

Sebanyak 15 anggota Dewan Keamanan PBB menyepakati resolusi tersebut pada Senin (11/9/2017) waktu setempat setelah perundingan selama sepekan.

Resolusi tersebut mencakup pemangkasan impor produk minyak yang dimurnikan menjadi 2 juta barrel per tahun. Selain itu, resolusi tersebut juga menetapkan larangan ekspor tekstil.

(Baca: Korea Utara Uji Bom Nuklir, Harga Emas Bersinar)

Negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB pun memiliki kemampuan untuk membekukan aset kapal-kapal kargo yang operatornya tidak setuju dengan inspeksi di lautan.

"Tindakan ini merespons perkembangan terbaru yang berbahaya. Ini adalah pengukuran terkuat yang pernah dijatuhkan bagi Korea Utara," kata Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley seperti dikutip dari Bloomberg, Selasa (12/9/2017).

Haley menyatakan, jika diperlukan, AS tetap bersedia untuk bertindak sendirian dalam menghentikan program nuklir yang dilancarkan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

AS pun mengklaim berhasil membujuk China dan Rusia untuk menyepakati resolusi tersebut.

Media resmi Korea Utara menyerang Haley dan resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut. Dalam wartanya, media Korut menyatakan AS akan mengalami 'penderitaan terbesar sepanjang sejarah.'

Pejabat AS menyatakan sanksi tersebut akan memangkas ekspor Korut sebesar 90 persen. Adapun larangan ekspor tekstil Korut akan menyebabkan negara tersebut rugi sebesar 726 juta dollar AS per tahun.