Di Hadapan Jokowi, Pengusaha Minta Pembayar Pajak Taat Jangan Dikejar-kejar

Hal itu disampaikan oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani dihadapan Presiden Jokowi dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas).

“Intinya membuat sistem perpajakan lebih terbuka dan insentif pada pembayar pajak taat, jangan yang sudah benar dikejar-kejar,” ujarnya di Hotel Ritz Carlton Kuningan, Jakarta, Selasa (3/10/2017)

Kadin memuji upaya reformasi pajak yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani. Terlebih, program tax amnesty atau pengampunan pajak dinilai cukup sukses.

Namun, tutur Rosan, pekerjaan rumah pemerintah adalah memikirkan sistem perpajakan pasca-berakhirnya program tax amnesty. Oleh karena itu, Kadin berharap agar sistem perpajakan bisa lebih memberikan insentif kepada wajib pajak yang taat.

Salah satu yang diusulkan Kadin yaitu agar tarif pajak penghasilan (PPh) badan diturunkan dari angka 25 persen. Hal ini diyakini bisa memberikan dorongan kepada dunia usaha untuk berkembang lebih pesat.

Kadin menyadari kekhawatiran penurunan penerimaan pajak bila tarif PPh badan di pangkas. Namun tutur dia, ada manfaat lebih yang juga harus dilihat oleh pemerintah bila hal itu dilakukan.

“Investasi akan masuk dan menciptakan lapangan kerja baru. Kadin melihat pemerintah akan selalu didukung penuh apabila ada penciptaan lapangan kerja,” kata Rosan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, data pengangguran tercatat 5,33 persen atau 7,01 juta orang pada Februari 2017 lalu. Bila dibandingkan Februari 2016 yang mencapai 5,50 persen, maka data pengangguran terbuka Februari 2017 mengalami penurunan 0,17 persen atau 10.000 orang.

Jumlah angkatan kerja sendiri mencapai 131,55 juta orang, naik 3,88 juta orang dibandingkan Februari 2016. Sementara penduduk yang bekerja sebanyak 124,54 juta orang, naik 3,89 juta orang dibandingkan Februari 2016.