Jokowi Tak Ingin PLN Terbebani Utang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, target penyelesaian proyek pembangkit 35.000 MW akan disesuaikan dengan kebutuhan listrik dalam negeri maupun pertumbuhan ekonomi.

Jika pengerjaan proyek 35.000 MW diselesaikan dalam waktu dekat, dikhawatirkan akan semakin membebani PLN dari sisi keuangan.

"Dulu hitungan kami sesuai dengan pertumbuhan ekonomi. Ini tentu saja kalau terlalu over (utangnya PLN), cicilannya juga berat. Oleh karena itu disesuaikan, kebutuhannya disesuaikan, dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi yang ada," ujar Presiden di Serang, Banten, Kamis (5/10/2017).

Kendati demikian, Presiden menegaskan setiap tahunnya kebutuhan listrik dalam negeri akan selalu mengalami peningkatan. Untuk itu, PLN diminta selalu siap sebagai perusahaan milik negara yang menyediakan listrik bagi seluruh masyarakat.

"Tapi apapun kebutuhan listrik, pasti ada permintaan naik, naik, naik, naik. Jangan sampai terlambat lagi. Prinsip itu saja," jelas Jokowi.

Menurut Presiden, proyek pembangkit listrik 35.000 MW merupakan target yang ditetapkan oleh pemerintah, kedepan bisa saja berubah dengan melihat pertumbuhan ekonomi yang ada.

"Ya kan itu target, kan mesti menyesuaikan dengan kebutuhan dong. Mosok target kemudian setelah dihitung-hitung dengan pertumbuhan ekonomi misalnya, kebutuhannya tidak 35.000 MW, tapi 32.000 MW. Ya kalau terlalu over juga membebani PLN," papar Presiden.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, proyek 35.000 mega watt merupakan proyek yang dicangkan untuk target jangka panjang.

"Proyek kelistrikan 35.000 mega watt akan selesai 2024-2025. Kalau diselesaikan sekarang demandnya tidak ada, karena menyesuaikan pertumbuhan ekonomi, sekarang kan pertumbuhan ekonomi 5 persen," paparnya.