Sinergi Perbankan Perluas Layanan E-Samsat DKI

Kerja sama perluasan layanan pembayaran E-Samsat di DKI Jakarta ini diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat dan Kapolda Metro Jaya, Idham Azis di Jakarta, Minggu (8/10/2017).

E-Samsat merupakan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Dalam perluasan layanan pembayaran E-Samsat ini,  empat bank tersebut berperan sebagai penerima pembayaran PKB, PNBP, dan SDWKLLJ di DKI Jakarta. Bank DKI dalam hal ini sekaligus sebagai agregator pengumpulan dana hasil penerimaan pembayaran untuk wilayah DKI Jakarta.

Dengan adanya perluasan layanan ini, wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran E-Samsat dapat melalui jaringan ATM Bank DKI, BNI, BTN dan Bukopin.

Direktur Utama Bank DKI, Kresno Sediarsi menuturkan bahwa selain ATM Bank DKI, nasabah Bank DKI dapat juga melakukan pembayaran E-Samsat melalui e-channel Bank DKI yang lain yakni EDC Bank DKI dan aplikasi mobile banking Bank DKI yakni JakOne Mobile.

Pemimpin Divisi Elektronik Banking BNI Anang Fauzie mengungkapkan, BNI sebelumnya telah memberikan layanan Samsat secara online di 5 provinsi dan baru-baru ini BNI mendapatkan kepercayaan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menjadi salah satu bank yang melayani Samsat Online secara nasional. 

"Perluasan layanan online ini tidak terlepas dari kinerja BNI dalam meluncurkan produk  BNI E-Samsat.  BNI E-Samsat merupakan inovasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui channel ATM. Dengan layanan ini akan terwujud peningkatan pelayanan publik Samsat, mulai dari pendaftaran, penetapan, dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)," ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menyambut baik perluasan layanan pembayaran E-Samsat ini sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.