Kritik Faisal Basri soal Pengelolaan BUMN

“Semakin besar skala BUMN, maka akan semakin rendah pembayaran pajaknya," kata Faisal di Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Selain itu, dia juga menganggap pemerintah memberi banyak tugas kepada perusahaan-perusahaan pelat merah. Contohnya, PT PLN yang ditugaskan membangun transmisi jaringan listrik. Menurut Faisal, tugas itu seharusnya menjadi tanggung jawab Kementerian ESDM.

Kemudian PT Kereta Api Indonesia yang ditugaskan menjadi operator light rail transit (LRT) Jakarta dan membantu pendanaannya. Ini membuat  BUMN akhirnya mencari pinjaman sehingga labanya menurun.

"Belum lagi Pertamina diminta menjual harga BBM yang sama rata di Indonesia, atau PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang dipaksa menjual gas 6 dollar Amerika per MMBTU yang akhirnya harus menanggung penugasan dari kas sendiri. Implikasinya, pembayaran pajak dan devidennya makin kecil," kata Faisal.

Bahkan, pria yang pernah mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2012 itu berkelakar pemerintah lebih baik menutup BUMN dan menggantinya menjadi pabrik rokok.

Sebab, pabrik rokok menyumbang penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) yang terus meningkat tiap tahunnya. Tahun 2016, kata dia, penerimaan cukai rokok di Indonesia sekitar Rp 139,5 triliun. Sedangkan total dividen BUMN hanya Rp 34,2 triliun.

"Laba BUMN selalu turun karena terus-terusan 'diperkosa' dan 'diinjak' melalui penugasan pemerintah. Lebih baik tutup saja BUMN nya dan dijadikan pabrik rokok," kata Faisal.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno memastikan persiapan teknis pembentukan holding oleh Kementerian BUMN sudah mencapai tahap final. Ia menargetkan dua holding BUMN yang bergerak di sektor migas dan tambang akan terbentuk di kuartal IV 2017.

Selanjutnya pada 2018, Rini juga memastikan ada empat holding BUMN terbentuk yaitu perbankan, konstruksi, jalan tol, dan perumahan. Menurut Rini, hal yang menyebabkan pembentukan holding membutuhkan waktu lama adalah menyamakan pemikiran dan persepsi di antara perusahaan BUMN.