Salin Artikel

Aturan Menteri LHK Paksa RAPP Lakukan PHK Massal

Langkah ini ditempuh sebagai buntut dari kebijakan pembatalan izin operasional yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

"Manajemen menyatakan penyesalan dengan adanya keputusan pemerintah tersebut. Namun bagaimanapun juga kami menghormati dan akan terus melakukan konsultasi," kata Corporate Affairs PT Riau Andalan Pulp hand Paper (RAPP) Agung Laksamana melalui keterangan resmi, Kamis malam (19/10/2017).

(Baca: Ini Jawaban Presdir RAPP Terkait Penghentian Sementara Aktivitas di Desa Bagan Melibur Riau)

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan mengeluarkan surat pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.93/VI BHUT/2013 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 tahun periode 2010 hingga 2019 atas nama PT RAPP.

Sehingga, dengan keluarnya surat pembatalan tersebut maka secara otomatis Rencana Kerja Usaha (RKU) tidak berlaku lagi dan operasional perusahaan harus berhenti.

Agung mengatakan, perusahaan pada 28 September 2017 menerima surat peringatan pertama, kemudian pada tanggal 6 Oktober 2017 mendapat surat peringatan kedua, dan tanggal 17 Oktober 2017 mendapat surat peringatan RKU.

"Kami sudah dan terus berupaya untuk konsultasi dengan kementerian untuk mencari solusi terbaik agar operasional perusahaan normal lagi," katanya.

Diakuinya, dengan pembatalan izin operasional yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka perusahaan merugi karena telah banyak investasi yang ditanam.

Perusahaan saat ini telah berinvestasi sebesar Rp 85 triliun dan sedang membangun hilirisasi industri pulp yang menghasilkan kertas dan rayon bahan baku tekstil dengan investasi Rp 15 triliun.

"Sehingga total investasi mencapai Rp 100 triliun," katanya.

Kendati demikian, Agung meyakini bahwa pemerintah akan memberikan solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini, mengingat begitu banyak dampak negatif jika operasional dihentikan.

Akibat penghentian operasional ini setidaknya 4.600 karyawan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan transpor dirumahkan secara bertahap.

Kemudian, sebanyak 1.300 karyawan pabrik berpotensi dirumahkan dalam beberapa minggu ke depan, serta pemutusan kontrak kerja sama dengan mitra pemasok yang secara total memiliki lebih dari 10.200 karyawan. 

https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/20/110000026/aturan-menteri-lhk-paksa-rapp-lakukan-phk-massal

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Kantongi Rp 10,6 Triliun dari Lelang Sukuk Negara

Pemerintah Kantongi Rp 10,6 Triliun dari Lelang Sukuk Negara

Whats New
Daftar Limit Transfer BCA Lengkap

Daftar Limit Transfer BCA Lengkap

Spend Smart
Nilai Tukar Rupiah Ditutup Melemah ke Rp 14.870,5 per Dollar AS

Nilai Tukar Rupiah Ditutup Melemah ke Rp 14.870,5 per Dollar AS

Whats New
Dirut PLN Ungkap Adanya Potensi Krisis Pasokan Batu Bara

Dirut PLN Ungkap Adanya Potensi Krisis Pasokan Batu Bara

Whats New
BKN Sebut ASN RI Lebih dari 4,3 Juta, Tapi Jumlah Perempuan Jadi Pimpinan Masih Minim

BKN Sebut ASN RI Lebih dari 4,3 Juta, Tapi Jumlah Perempuan Jadi Pimpinan Masih Minim

Whats New
Turun 9,55 Persen, Laba Bersih Lippo Cikarang Rp 222,5 Miliar di Semester I-2022

Turun 9,55 Persen, Laba Bersih Lippo Cikarang Rp 222,5 Miliar di Semester I-2022

Rilis
Reli Berakhir, IHSG Ditutup di Zona Merah Hari Ini

Reli Berakhir, IHSG Ditutup di Zona Merah Hari Ini

Whats New
Bos Indofood Bantah Kabar soal Harga Mi Instan Bakal Naik 3 Kali Lipat

Bos Indofood Bantah Kabar soal Harga Mi Instan Bakal Naik 3 Kali Lipat

Whats New
OJK: Sampai Saat Ini Belum Ada Rencana untuk Normalisasi Jam Perdagangan Bursa

OJK: Sampai Saat Ini Belum Ada Rencana untuk Normalisasi Jam Perdagangan Bursa

Whats New
Mengenal Tugas CEO dan Tanggung Jawabnya dalam Perusahaan

Mengenal Tugas CEO dan Tanggung Jawabnya dalam Perusahaan

Whats New
Beda Pendapat dengan Mentan, Mendag Sebut Harga Mi Instan Tidak Akan Naik 3 Kali Lipat

Beda Pendapat dengan Mentan, Mendag Sebut Harga Mi Instan Tidak Akan Naik 3 Kali Lipat

Whats New
Inflasi Pangan Tembus 10 Persen, Gubernur BI: Harusnya Tidak Boleh Lebih dari 5-6 Persen

Inflasi Pangan Tembus 10 Persen, Gubernur BI: Harusnya Tidak Boleh Lebih dari 5-6 Persen

Whats New
Atasi Sampah Organik, Bank DBS Indonesia dan Kebun Kumara Hadirkan Layanan Kompos Kolektif

Atasi Sampah Organik, Bank DBS Indonesia dan Kebun Kumara Hadirkan Layanan Kompos Kolektif

BrandzView
Lakukan Transformasi Bisnis, Produk Bebas Asap Philip Morris Tersedia di 70 Pasar

Lakukan Transformasi Bisnis, Produk Bebas Asap Philip Morris Tersedia di 70 Pasar

Whats New
Ini Strategi Surveyor Indonesia untuk Dongkrak Pendapatan

Ini Strategi Surveyor Indonesia untuk Dongkrak Pendapatan

Rilis
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.