Aturan Menteri LHK Paksa RAPP Lakukan PHK Massal

Langkah ini ditempuh sebagai buntut dari kebijakan pembatalan izin operasional yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

"Manajemen menyatakan penyesalan dengan adanya keputusan pemerintah tersebut. Namun bagaimanapun juga kami menghormati dan akan terus melakukan konsultasi," kata Corporate Affairs PT Riau Andalan Pulp hand Paper (RAPP) Agung Laksamana melalui keterangan resmi, Kamis malam (19/10/2017).

(Baca: Ini Jawaban Presdir RAPP Terkait Penghentian Sementara Aktivitas di Desa Bagan Melibur Riau)

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan mengeluarkan surat pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.93/VI BHUT/2013 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 tahun periode 2010 hingga 2019 atas nama PT RAPP.

Sehingga, dengan keluarnya surat pembatalan tersebut maka secara otomatis Rencana Kerja Usaha (RKU) tidak berlaku lagi dan operasional perusahaan harus berhenti.

Agung mengatakan, perusahaan pada 28 September 2017 menerima surat peringatan pertama, kemudian pada tanggal 6 Oktober 2017 mendapat surat peringatan kedua, dan tanggal 17 Oktober 2017 mendapat surat peringatan RKU.

"Kami sudah dan terus berupaya untuk konsultasi dengan kementerian untuk mencari solusi terbaik agar operasional perusahaan normal lagi," katanya.

Diakuinya, dengan pembatalan izin operasional yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka perusahaan merugi karena telah banyak investasi yang ditanam.

Perusahaan saat ini telah berinvestasi sebesar Rp 85 triliun dan sedang membangun hilirisasi industri pulp yang menghasilkan kertas dan rayon bahan baku tekstil dengan investasi Rp 15 triliun.

"Sehingga total investasi mencapai Rp 100 triliun," katanya.

Kendati demikian, Agung meyakini bahwa pemerintah akan memberikan solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini, mengingat begitu banyak dampak negatif jika operasional dihentikan.

Akibat penghentian operasional ini setidaknya 4.600 karyawan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan transpor dirumahkan secara bertahap.

Kemudian, sebanyak 1.300 karyawan pabrik berpotensi dirumahkan dalam beberapa minggu ke depan, serta pemutusan kontrak kerja sama dengan mitra pemasok yang secara total memiliki lebih dari 10.200 karyawan.