Sri Mulyani : Pemerintah dan Masyarakat Harus Kerja Sama

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam sambutannya pada seminar dalam rangka peringatan hari Oeang ke-71 di gedung Dhanapala, Jakarta pada Selasa (24/10/2017).

Sri Mulyani mengatakan bahwa kebutuhan infrastruktur di kabinet kerja Jokowi-lebih dari Rp 5.000 triliun. Dana sebanyak itu tidak mungkin hanya dibiayai oleh APBN saja.

"Maka konsep memobilisasi dana yang berasal dari BUMN dan masyarakat swasta menjadi hal kebutuhan yang tidak bisa ditunda," tambah Sri Mulyani.

(Baca: Menko Luhut: Proyek Infrastruktur Era Jokowi Tak Ada yang Mangkrak)

Menurut Sri Mulyani seminar hari Oeang tersebut diadakan agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat bekerja bersama dari berbagai unit membuat strategi untuk membangun infrastruktur serta menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Selain itu, Sri Mulyani menambahkan bahwa seminar tersebut tidak hanya untuk mewujudkan dan membulatkan tekad antar-unit di Kemenkeu. Tetapi yang terpenting adalah sinergi dengan Kementerian/Lembaga lainnya.

Menurut Sri Mulyani, terdapat beberapa kementerian-kementerian yang merupakan pusat dari pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Kementerian tersebut adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia.

"Kementerian-kementerian tersebut merupakan pusat dari pembangunan infrastruktur. Dimana Kami tidak hanya mengalokasikan anggaran, tetapi juga policy dan sinergi dengan Kementerian/Lembaga dan tentu saja dengan Pemerintah Daerah," Jelas Sri Mulyani.