Rencana Kegiatan Usaha Diperbaiki, KLHK Jamin Kelangsungan Usaha RAPP

Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono menuturkan RKU tersebut akan menjadi pegangan kerja selama 10 tahun, atau hingga 2026.

KLHK akan memberikan kesempatan kepada RAPP untuk menyempurnakan RKU-nya hingga 30 Oktober mendatang.

Selain itu, RAPP juga berkomitmen untuk menjadi pelaksana (offtaker) perhutanan sosial di sekitar areal izinnya, yang nantinya dapat menjadi sumber bahan baku bagi industrinya.

Mengenai lahan pengganti (land swap) menurut Bambang, RAPP telah memahami bahwa lahan pengganti tidak dapat ditetapkan sekarang. Namun akan diberikan setiap tahun tergantung kemampuan perusahaan menanam per tahunnya.

KLHK akan memberikan maksimal 15.000 hektare (ha) per tahun. Dalam satu tahun ke depan,

KLHK akan mengesahkan seluruh RKU perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) sehingga akan diketahui luasan lahan gambut yang harus dipulihkan.

Dengan komitmen RAPP, kegiatan operasional di pabrik kertas yang berbasis di Pelalawan, Riau itu dapat normal kembali.

"RAPP berjanji mempercepat dan tidak berdampak di lapangan. Kami persilakan RAPP melakukan actionnya," jelas Bambang melalui rilis yang diterima Kompas.com, Selasa (24/10/2017).

Director Corporate Affairs APRIL selaku holding yang menaungi RAPP, Agung Laksamana menjelaskan, pihaknya berterimakasih kepada Sekjen KLHK karena RAPP telah memperoleh kepastian untuk dapat kembali beroperasi kembali kecuali di kawasan lindung gambut.