Disebut Sering Ambil Alih Tanggung Jawab Kementerian Lain, Apa Kata Luhut?

Hal ini diungkapkan sekaligus untuk menjawab pertanyaan mengenai sejumlah pihak yang menanyakan mengapa dirinya seakan mengerjakan banyak hal, bahkan yang dianggap merupakan tanggung jawab pihak lain.

"Dalam hal ini, yang berada di bawah koordinasi saya adalah Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Namun, dalam menyelesaikan pembangunan di sektor-sektor tersebut tidak mudah karena tidak terintegrasi dengan baik," kata Luhut melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Rabu (1/11/2017).

Menurut Luhut, ketika menjalankan kewajibannya sebagai Menko, tidak jarang dia menemui kasus tertentu di mana penyelesaiannya harus melibatkan kementerian lain di luar ranah wewenangnya.

(Baca: Pengawalan Ketat untuk Luhut Saat Berkunjung ke Kupang)

Seperti ketika saat menangani masalah garam lalu belakangan diketahui ada masalah tanah sehingga dia menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

"Begitu juga pengalaman menangani Mandalika. Meski pariwisata berada di bawah koordinasi saya, tapi ada persoalan sengketa tanah di sana sehingga saya mengajak Menteri ATR agar segera mendapatkan solusi," tutur Luhut.

Contoh lain, ketika mengurus masalah yang tertunda sudah cukup lama, salah satunya pembangunan sistem waste energy di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung di Denpasar Selatan, lalu soal Flight Information Region, hingga reklamasi di pantai utara Jakarta.

Masih banyak lagi proyek yang dikerjakan Luhut sembari menggandeng pihak terkait untuk mempercepat penyelesaiannya.

"Saya berharap Bapak-Ibu dan teman-teman kini paham bahwa tidak ada niat dari saya maupun kementerian lain ingin mengambil alih urusan pihak lain. Semua yang kami lakukan semata-mata untuk kepentingan nasional," ujarnya.