Solidaritas Nelayan Desak DPRD Belitung Timur Cabut Izin Penambangan Laut

Aksi Solidaritas ini merupakan aksi gabungan dari berbagai elemen masyarakat. Diantaranya Nelayan Kelapa Kampit, Nelayan Damar, Manggar, dan Seluruh Nelayan yang berada di wilayah Pulau Belitung beserta masyarakat umum, mahasiswa, dan Gapabel.

Gabungan massa ini akan melakukan aksi damai di Gedung DPRD Belitung Timur (Beltim) pada Kamis 9/11/2017.

Berdasarkan siaran pers yang diterima Kompas.com, Miftah selaku koordinator aksi mengatakan bahwa pembentukan Pansus ini berdasarkan dengan banyaknya kejanggalan pada legalitas yang dimiliki oleh perusahaan pemegang IUP.

(Baca: Sepekan Berlalu, Puluhan Rumah di Belitung Timur Masih Terendam Banjir)

Dimulai dari tidak jelasnya keberadaan kantor, Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) yang melewati batas dari mulai terbitnya IUP Produksi.

Kemudian soal sertifikat C & C yang tidak sesuai dengan daftar yang dikeluarkan ESDM, serta proses penyusunan Amdal yang diduga banyak terjadi manipulasi pada saat sosialisasi.

Selain itu, telah terjadi kontradiksi antara poin yang ada didalam KA-Amdal dimana pertambangan turut menjaga kelestarian lingkungan hidup sehingga mampu menopang keberlanjutan perusahaan, tidak menghilangkan mata pencaharian nelayan yang di sekitarnya.

Sedangkan pada kenyataannya nelayan merasa terancam kelangsungan mata pencahariannya.

"Misal pada saat musim cumi seperti sekarang, nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan terkait aktifitas Kapal Isap Penambangan (KIP) Kamila yang dimiliki oleh PT Kampit Tin Utama," tulis Miftah.

Aksi solidaritas ini juga menuntut Wakil Rakyat dan Bupati Beltim memperjuangkan hasil RDP pada tanggal 12 juni 2017 yang telah disepakati bersama terkait Pencabutan IUP Tambang laut.

"Mengingat hampir semua sektor pembangunan ekonomi di Belitung dikorbankan dalam permasalahan ini, diantaranya perikanan keluatan, pariwisata serta yang pasti keberlanjutan lingkungan hidup dimasa yang akan datang," lanjut Miftah.