Menkeu: Laporkan Harta yang Belum Masuk SPT Tak Akan Dikenai Denda

Kemudahan tersebut berupa pembebasan wajib pajak dari denda pajak sebesar 200 persen dari tambahan penghasilan wajib pajak peserta tax amnesty (TA) atau bebas denda 2 persen kali 24 bulan yang dikenakan pada wajib pajak non-TA.

Syaratnya, wajib pajak harus melaporkan harta tersebut sebelum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lebih dulu menemukannya.

"Revisi PMK juga akan mengatur kesempatan pada wajib pajak, baik yang ikut TA atau tidak supaya terus memperbaiki compliance agar memasukkan harta-harta yang belum diungkap dalam SPH dan SPT," terang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jumat (17/11/2017).

Dia menambahkan, harta yang tidak dideklarasikan dalam SPT lalu diketahui keberadaanya oleh DJP, maka akan dianggap sebagai penghasilan tambahan. Harta tersebut kemudian akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final normal serta tambahan sanksi.

Tarif PPh Final yang dimaksud diklasifikasikan sebagai Wajib Pajak badan sebesar 25 persen; Wajib Pajak orang pribadi; dan Wajib pajak tertentu 12,5 persen. Sedangkan sanksinya berupa denda pajak 200 persen.

Sri Mulyani menegaskan batas deklarasi harta tersebut adalah sampai Direktorat Pajak mengeluarkan surat perintah penyelidikan. Jika melebihinya, yakni belum mendeklarasikan ketika petugas pajak mendatangi wajib pajak, maka wajib pajak akan terkena tarif normal dan denda.

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan soal surat perintah ini akan dikeluarkan sesuai dengan data-data yang dimiliki oleh DJP.

"Jadi kami punya data, surat perintah itu dibuat berdasarkan data. Wajib pajak mesti mendeklarasikan sebelum itu," ujar Ken dalam kesempatan yang sama.

Untuk diketahui, yang dimaksud dengan harta bisa berupa apa pun dan tidak hanya tanah serta bangunan. Wajib pajak yang memperbaiki SPT dengan mendeklarasikan harta yang belum dicantumkan, hanya akan dikenai tarif normal tanpa sanksi.

Sebelumnya, Sri Mulyani juga menyatakan akan mengeluarkan revisi PMK No 118/PMK.03/2017 yang meringankan peserta TA dalam melakukan balik nama atas aset berupa tanah dan bangunan, berupa pembebasan PPh.