Memaksimalkan Pembiayaan dan Peran Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur

Terkait dengan pembangunan infrastruktur, pemerintah optimistis bisa mencapai pendanaan infrastruktur hingga Rp 5.000 triliun untuk membiayai berbagai proyek yang telah ditetapkan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menyebutkan sejauh ini total pendanaan ke infrastruktur telah mencapai sekitar Rp 3.000 triliun sejak 2015.

"Sehingga kami optimistis tidak terlalu sulit untuk bisa mencapai target pendanaan Rp 5.000 triliun sebagaimana target pemerintah," ujarnya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, Jumat (17/11/2017).

Menurut Robert, dana tersebut berasal dari berbagai sumber. Tak hanya pemerintah, namun juga BUMN dan swasta.

Menurut Robert Pakpahan, untuk mendanai pembangunan infrastruktur yang menjadi program pemerintah, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Hal ini lantaran keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 388 triliun melalui berbagai kementerian dan lembaga. Sementara pada tahun depan alokasi dana untuk pos tersebut dipatok Rp 409 triliun.

Meskipun untuk membiayai infrastruktur pemerintah harus menarik utang, Robert menyatakan rasio keuangan masih tetap aman.

"Yang jelas defisit tidak melampaui 3 persen dari PDB dan rasio utang terhadap PDB tidak melampaui 60 persen, itu aman. Saat ini rasio-rasio tersebut di bawah ketentuan itu," lanjut Pakpahan.

Tumpuan Pertumbuhan Ekonomi

Bagi pemerintah, infrastruktur menjadi salah satu tumpuan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar bisa lebih tinggi.

Melalui pembangunan infrastruktur, pemerintah Indonesia berharap bisa memperbaiki biaya logistik, yang saat ini masih cukup tinggi.

Mengutip World Bank, indeks kinerja logistik Indonesia per 2016 berada di urutan 63. Peringkat tersebut justru menurun jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yang berada di peringkat 53.

Hal yang sama juga terjadi pada infrastruktur, di mana pada 2016 indeks infrastruktur Indonesia turun dari tahun sebelumnya menjadi 73 dari 56 pada 2016.

Semakin rendah peringkat yang diperoleh suatu negara, hal itu menunjukkan semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk logistik. Demikian juga sebaliknya.

Melorotnya indeks logistik dan infrastruktur Indonesia dalam tiga tahun belakangan ini memang menjadi pertanyaan di tengah besarnya alokasi anggaran untuk sektor ini.

Namun terlepas dari masalah itu, pemerintah terus mencoba untuk memangkas biaya logistik agar bisa lebih efisien.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan untuk menggenjot pembangunan tersebut, pemerintah menawarkan berbagai proyek serta fasilitas infrastruktur yang feasible secara bisnis kepada swasta (termasuk juga BUMN).

Sejauh ini ada 10 bandara dan 20 pelabuhan yang pengelolaannya bakal ditawarkan pada swasta. Tentunya, infrastruktur yang ditawarkan tersebut telah bisa diterima secara hitungan bisnis.

Bagaimanapun, peran swasta memang sangat diperlukan dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur. Melalui cara ini, masalah tingginya biaya logistik bisa ditekan.

Akan tetapi, untuk bisa menarik minat swasta, diperlukan dukungan yang memungkinkan swasta bisa lebih antusias terlibat. Salah satu dukungan yang bisa diberikan di antaranya adalah ringkasnya administrasi dan perizinan.

Dengan demikian, masalah logistik di Indonesia bisa teratasi secara cepat dengan melibatkan berbagai pihak.