Platform IT untuk Holding Perbankan BUMN Akan Disamakan

Keempat bank yang dimaksud adalah BNI, Bank Mandiri, BRI, dan BTN.

"Sudah mulai proses IT, mengevaluasi semua IT yang ada di empat bank itu. Kami ingin semua platform-nya sama. Tinggal nanti modul yang diaplikasikan masing-masing berbeda," kata Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo di gedung Kementerian BUMN, Senin (20/11/2017).

Gatot mengungkapkan, pihaknya menargetkan proses ini bisa selesai sebelum target pembentukan holding perbankan BUMN jatuh pada kuartal pertama tahun 2018.

Selain itu, Kementerian BUMN juga akan mengundang jajaran pimpinan dari pemangku kepentingan terkait, dalam hal ini Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia, untuk membahas lebih lanjut mengenai holding perbankan BUMN.

"Kami perlu duduk bareng dulu di level atas (pimpinan), dengan concern membahas mitigasi risiko holding perbankan," tutur Gatot.

Adapun selain empat bank yang telah disebutkan, ada juga beberapa BUMN yang akan bernaung dalam induk holding PT Danareksa, yakni PT Jalin Pembayaran Nusantara, Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Menurut Gatot, saham PT Danareksa selaku induk holding perbankan BUMN 100 persen dimiliki oleh negara. Sehingga, kontrol masih akan dipegang sepenuhnya oleh pemerintah.

Sedangkan anak usaha holding yang nantinya akan melepas status BUMN, dipastikan tetap diperlakukan sama seperti BUMN, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016.