Menteri Susi Akan Bawa Konsep Industri Perikanan Berbasis HAM di Acara PBB

Selaku pembicara dan panelis dalam forum itu, Susi yang mewakili Indonesia sekaligus menjadi satu dari lima pemimpin perempuan global yang diundang ke acara tersebut.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Kompas.com dari Direktorat HAM dan Kemanusiaan Kementerian Hukum dan HAM, Susi dikabarkan akan berbagi pengalaman tentang bagaimana pemerintah Indonesia melaksanakan praktik industri berbasis HAM.

Susi juga bakal memaparkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sertifikasi HAM pada Industri Perikanan.

Peraturan tersebut dinilai sebagai implementasi dari United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) yang digaungkan PBB. Paparan itu akan diberikan Susi pada sesi pleno pembukaan forum.

Adapun selain Susi, delegasi dari Indonesia yang turut dalam acara tersebut adalah dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, hingga Sekretariat Kabinet.

Perwakilan dari Indonesia juga akan menyumbang pandangan pada sesi tentang aturan hukum dalam industri perikanan, perkembangan penyusunan agenda nasional bisnis dan HAM, serta upaya menanggulangi perbudakan modern.

Forum Tahunan Bisnis dan HAM PBB 2017 merupakan perhelatan yang ke enam kalinya. Tema yang diangkat kali ini adalah "Realizing Access to Effective Remedy" dan akan banyak membahas seputar tantangan di penerapan HAM, mekanisme yudisial dan non yudisial, pengaduan non negara, serta insiatif dari pihak perusahaan dan institusi lainnya.