RI Minta WTO Mengatur Subsidi ke Kapal Penangkap Ikan Skala Korporasi

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo mengatakan subsidi yang diberikan kepada perusahaan penangkap ikan dinilai tidak fair dan akan merugikan nelayan-nelayan kecil yang mencari ikan di kawasan coastal atau pantai.

Beberapa negara yang diduga memberi subsidi kepada perusahaan penangkap ikan di antaranya adalah Spanyol, China dan Jepang.

Sementara itu, beberapa negara yang bergabung dengan Indonesia yang meminta agar subsidi ke korporasi diatur di antaranya Norwegia, dan negara-negara di kawasan Afrika, Pasifik dan Karibia.

"Ikan bermigrasi dari tengah lautan dan ke pantai dan sebaliknya. Subsidi kepada korporasi memungkinkan perusahaan-perusahaan skala besar melakukan pencarian di tengah perairan internasional atau high seas. Hal ini membuat nelayan-nelayan kecil di kawasan pantai tidak kebagian ikan," ujar Nilanto, Selasa (28/11/2017).

Menurut Nilanto, subsidi yang diberikan kepada korporasi menyebabkan terjadinya overfishing di kawasan laut internasional yang tidak berada di bawah yuridiksi hukum satu negara.

Permintaan Indonesia, kalaupun negara memberikan subsidi, hal itu harusnya diberikan kepada nelayan kecil.

Sejauh ini Indonesia menerapkan subsidi untuk nelayan-nelayan kecil. Beberapa di antaranya BBM, kartu nelayan hingga bantuan kapal.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali menyerukan kepada PBB untuk segera menyusun hak kelautan.

Hak ini dinilai penting agar laut internasional tidak dieksploitasi habis-habisan. Sehingga ada kesempatan bagi makhluk hidup di kawasan high seas untuk berkembang biak.

"Kami menyerukan agar PBB segera menyusun hak kelautan. Semua negara harus ikut terlibat untuk menjaga kelestarian laut di seluruh dunia," kata Susi.