Airbnb Mengaku Bersedia Patuhi Aturan Berbisnis di Indonesia

Kegiatan usaha home sharing yang dilakukan Airbnb belakangan mendapat keberatan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) karena dianggap tidak menghadapi persaingan secara adil di bidang perhotelan dan penginapan.

"Kami sangat berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam membentuk peraturan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan yang memungkinkan konsep home sharing untuk berkembang dengan cepat dan terus memberikan keuntungan bagi Indonesia," kata Head of Public Policy Southeast Asia Airbnb, Mich Goh, melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com pada Rabu (29/11/2017).

Goh menjelaskan, di negara lain, Airbnb telah mengikuti peraturan setempat, termasuk soal pembayaran pajak atas usaha yang diselenggarakan pihaknya.

Dalam kegiatan usahanya pun, Airbnb membagi keuntungan dengan porsi 97 persen untuk tuan rumah atau host yang bekerja sama dengan mereka dan 3 persen sebagai pemasukan Airbnb.

"Sejak tahun 2014, Airbnb telah mengumpulkan dan mengirimkan pajak ke lebih dari 340 komunitas di seluruh dunia dan para tamu telah membayar 510 juta dolar AS untuk pajak perjalanan dan wisata mereka," tutur Goh.

Di Indonesia, sampai saat ini belum ada kebijakan dari pemerintah yang khusus mengatur soal itu. Goh berharap, pihaknya bisa berkoordinasi dengan otoritas di Indonesia untuk mengatur mekanisme penerimaan pajak tersebut.

Sebelumnya, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengungkapkan tidak keberatan jika pemerintah turut mengatur ketentuan untuk Airbnb.

Dia hanya menyayangkan mengapa pemerintah masih belum ada tindak lanjut menyikapi keberadaan bisnis home sharing seperti Airbnb, sementara di Indonesia sudah banyak yang menjadi tuan rumah maupun konsumen situs tersebut.

"Bukannya saya tidak setuju ya, tetapi kepentingan nasional kita di mana nih? Menciptakan persaingan yang adil tidak? Kalau mereka (Airbnb) bayar pajak, saya enggak marah loh," ujar Hariyadi pada Selasa (28/11/2017).