Memahami Cara Negara Berutang untuk Mempercepat Pembangunan

Seperti halnya Indonesia. Ada strategi tertentu yang diterapkan pemerintah dalam hal utang atau pembiayaan, khususnya ketika saat ini pembangunan infrastruktur terus digenjot sebagai bekal menyongsong kondisi masa depan yang terus berkembang.

"Pengelolaan pembiayaan ini, pemerintah berusaha mengelola secara hati-hati, terutama dalam hal pengelolaan portofolio pinjaman," kata Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Kementerian Keuangan Scenaider Clasein Siahaan saat berbincang dengan Kompas.com,Jumat (8/12/2017).

Scenaider menjelaskan, salah satu pertimbangan negara berutang untuk membiayai pembangunan adalah penerimaan dari pajak tidak cukup untuk mendanai proyek-proyek pembangunan.

Pemerintah bisa saja menunggu hingga punya dana cukup untuk membiayai pembangunan sendiri. Namun, ketika kondisi itu sudah sampai, lebih besar lagi uang yang harus dikeluarkan untuk mengejar ketertinggalan.

"Misalnya begini, kalau kami tunda dana untuk pendidikan, pembangunan sekolah, gaji guru, kan banyak orang yang usia sekolah enggak bersekolah. Kalau ditunda sampai punya uang, mungkin 10 tahun lagi, orang-orang yang tadi usianya 7 tahun 10 tahun lagi sudah 17 tahun, baru dia SD. Begitu itu terjadi, orang-orang jadi enggak produktif," papar Scenaider.

Ketika hal itu terjadi, misalnya, orang-orang yang tidak produktif itu akan jadi beban sosial. Lebih ekstrem lagi, akan terjadi kekacauan sebagai dampak dari kondisi tersebut, seperti meningkatnya angka kriminalitas karena minimnya kesejahteraan.

Dalam hal ini, pemerintah menggabungkan jenis-jenis utang, baik berdasarkan lama tenor jatuh temponya hingga kurs yang digunakan.

"Utang itu jangan seperti orang pikir, itu harus dibayar semua tuh satu hari atau satu tahun. Itu yang kami pisahkan, kami kelola supaya dibayar di rata-rata sekarang sekitar 9 tahun," ujar Scenaider.

Dia menjelaskan, bunga untuk utang jangka pendek, seperti 1 tahun, biasanya di kisaran 3 persen. Adapun untuk jangka panjang, misalnya tenor 10 tahun, bunganya mencapai 6,7 persen.

Dari skema itu, pemerintah menggabungkan utang mereka antara yang jangka pendek dan panjang sesuai kebutuhan. Pertimbangannya, mengukur antara efisiensi dan potensi risiko sehingga tiap bulan pemerintah bisa mencicil utang tanpa harus terbebani untuk cepat-cepat melunasinya.

"Walaupun enggak seluruhnya dari kemudahan biaya, tapi dapat juga keamanan dari jangka waktu panjang. Waktu yang panjang kan relatif aman karena kami punya waktu untuk mencicilnya lebih panjang," kata Scenaider.