Apa yang Terjadi jika Investasi SDM dan Infrastruktur Tak Dilakukan Sekarang?

Sebagai gambaran, saat ini pemerintah mengalokasikan 20 persen dari total belanja pemerintah dalam APBN untuk pendidikan dan 5 persen untuk kesehatan.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Kementerian Keuangan Scenaider Clasein Siahaan menjelaskan apa yang akan terjadi jika investasi untuk SDM dan infrastruktur tidak dilakukan pemerintah sekarang.

"Sebagian besar orang belum bisa membiayai diri sendiri untuk sekolah di tempat yang layak. Jika kita tidak fokus ke sana, puluhan juta warga usia produktif tidak punya kemampuan pada masa yang akan datang," kata Scenaider saat berbincang dengan Kompas.com pada Jumat (8/12/2017).

Ketika kelompok masyarakat usia produktif tidak memiliki kemampuan yang mumpuni, pada akhirnya akan menjadi beban sosial, kemudian bergantung kepada pemerintah. Dengan kata lain, jika tidak fokus mengembangkan SDM saat ini, cost yang akan dikeluarkan nanti untuk memperbaiki keadaan akan jauh lebih besar.

Sementara pembangunan infrastruktur dibutuhkan untuk efisiensi kegiatan ekonomi secara umum. Tanpa infrastruktur, dalam hal sederhana saja, pengiriman bahan makanan untuk sampai ke pasar-pasar akan terhambat hingga berdampak pada kenaikan harga komoditas lalu menyulitkan masyarakat itu sendiri.

"Enggak terbayang biaya transportasi dari Medan ke Jakarta lebih mahal dibanding dari China ke Jakarta. Kalau dari sisi jarak, kan, lebih jauh. Tetapi, kenyataannya biaya transportasi lebih efisien dari China ke Jakarta," katanya.

Jika infrastruktur dasar sudah terbangun dengan merata, cost of production diharapkan akan jauh lebih rendah. Efek jangka panjangnya adalah menaikkan daya saing Indonesia dengan negara lain karena pihak luar melihat kegiatan usaha di Indonesia bisa dijalankan lebih efektif dan efisien atau tidak perlu biaya tinggi menjalankan usaha.

Di luar belanja negara, pemerintah juga memerlukan pembiayaan melalui utang. Pembiayaan utang banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur karena anggaran yang dibutuhkan tidak cukup apabila hanya ambil dari APBN atau sekadar memanfaatkan penerimaan negara, baik dari pajak maupun di luar pajak.