Pelaku Industri Fintech Indonesia dan Australia Resmikan Kerja Sama

Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 1 Desember 2017 lalu ini, menjadi tahap penting bagi perkembangan dan pertumbuhan industri fintech secara timbal-balik di kedua negara.

Penandatanganan dokumen kerja sama tersebut disaksikan oleh Direktur Inovasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, Fithri Hadi dan Wakil Kepala Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Internasional Australia, Dan Thomas.

Kerja sama ini memungkinkan tersedianya platform untuk memfasilitasi pertukaran sumber daya manusia, teknologi, permodalan dan penetrasi pasar bagi perusahaan-perusahaan fintech di kedua negara.

Secara khusus, perjanjian ini mengikat kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam sejumlah hal.

Pertama, membuka jalan bagi komunitas fintech Australia, termasuk warga Indonesia yang saat ini bekerja di Australia, untuk membangun kemitraan dan membantu memecahkan berbagai tantangan industri di Indonesia.

Kedua, membuka kesempatan bagi para pengembang tekfin Indonesia untuk berpartisipasi dalam program magang dan bekerja di Australia.

Ketiga, berbagi pengetahuan, data dan informasi khususnya di bidang manajemen resiko, keamanan data (cyber security), infrastuktur data, kecerdasan buatan (artificial intelligence), serta seputar kebijakan dan peraturan dalam pemanfaatan teknologi (regulatory technology) untuk mendukung ekosistem industri di kedua negara.

Keempat, memantapkan lingkungan industri untuk mewujudkan ‘pusat tekfin’ yang dapat menjadi simpul penghubung antar pihak di kedua negara, khususnya untuk mempromosikan aliran modal yang lebih banyak di antara kedua negara.

Kelima, bertukar informasi terkait anggota industri kedua negara guna memfasilitasi usaha-usaha tekfin dalam menemukan mitra yang sesuai satu sama lain.

“Penandatanganan kerja sama ini merupakan hal yang sangat menggembirakan, yang membuktikan semakin eratnya ikatan di antara kedua negara,” ujar Wakil Ketua Asosiasi FinTech Australia, Stuart Stoyan, melalui pernyataan resmi, Senin (18/12/2017).

“Pemerintah Australia telah membuktikan komitmen seriusnya selama dua puluh tahun terakhir ini untuk mendukung agenda Indonesia dalam mewujudkan inklusi keuangan, memantapkan stabilitas sistem keuangannya, serta sebagai bentuk pendekatan berimbang yang mendorong pertumbuhan inovasi lintas kedua yuridiksi.”

“Kami sangat berbahagia dapat menyaksikan kelanjutan dari dialog regional antara Indonesia dan Australia seputar meningkatnya inteoperabilitas pasar, inovasi tekfin dan regulasi-regulasi terkaitnya.”

Sekretaris Jenderal Asosiasi FinTech Indonesia dan Co-Founder & Chairman Bareksa, Karaniya Dharmasaputra pun menyambut baik kesepakatan ini.

“Berlandaskan hubungan yang kokoh antara Australia dan Indonesia, ini adalah momen yang tepat untuk meneguhkan kerja sama tekfin lebih lanjut di tingkat perusahaan secara individual maupun di tataran industri”, ujarnya.

“Terutama karena pertumbuhan usaha rintisan tekfin dan ekosistemnya di Indonesia sangat pesat dan membutuhkan pembangunan infrastruktur keuangan yang aman dan mapan secara cepat, agar dapat mengikutsertakan serta melayani sedikitnya 80 juta orang dan 49 juta usaha kecil yang belum masuk dalam sistem keuangan di tanah air.”

Tekfin Australia akan ambil bagian dalam Indonesia-Australia Digital Forum di Jakarta pada Februari 2018, sebagai kegiatan besar tekfin berikutnya yang ditekadkan untuk membangun hubungan Australia-Indonesia lebih jauh.

Konferensi yang diselenggarakan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Rudiantara, sebagai tuan rumahnya, dimaksudkan untuk membuka area-area kerjasama baru dan membangun momentum bagi terhubungnya jejaring komersial Australia dengan ekosistem ekonomi digital Indonesia yang sangat dinamis dan bertumbuh pesat.

Pada bulan April tahun ini, regulator perusahaan Australia yaitu Australian Securities and Investments Commission (ASIC) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia telah menandatangani perjanjian kerja sama yang mendukung kerja sama regional, serta inovasi yang lebih luas, dalam hal layanan keuangan di masing-masing negara.