Salin Artikel

Apa Kabar Program DP Rumah 0 Persen?

"Program ini bertujuan memberikan kemudahan akses kepemilikan perumahan bagi masyarakat penerima manfaat di Provinsi DKI Jakarta yang sasarannya difokuskan pada penduduk yang belum memiliki rumah serta memenuhi kriteria kepemilikan rumah susun sederhana milik," kata Anies beberapa waktu lalu.

Program ini berangkat dari data bahwa jumlah kepemilikan hunian di Jakarta baru 51 persen dari total warga Jakarta untuk rumah tapak dan hunian vertikal. Adapun 40 persen sisanya disebut berasal dari kalangan masyarakat miskin dan belum punya rumah atau hunian sendiri.

Hingga kini, program tersebut tampaknya masih digodok. Anies menyatakan, skema penyediaan rumah bakal dilakukan dengan pembangunan rusun baru.

Pembangunan dilakukan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di atas lahan milik Pemprov DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta akan melibatkan pihak swasta dalam pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta juga akan melibatkan BUMD/BUMN dalam penyediaan rumah yang proporsinya tergantung pada lokasi lahan secara rata-rata 70 persen diperuntukkan bagi komersial dan 30 persen diperuntukkan bagi MBR.

Untuk itu, Anies mengatakan, saat ini sedang disiapkan kelembagaan dan mekanisme penyelenggaraan DP 0 persen yang di dalamnya, termasuk mengatur tentang asuransi kredit.

Adapun Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta Doni P Joewono menyatakan, program DP 0 persen bisa saja dilaksanakan asal ada jaminan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemprov DKI Jakarta harus memikirkan beberapa opsi skema.

Salah satu skema yang bisa dilakukan adalah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui program FLPP.

Dengan skema itu, Pemprov DKI Jakarta hanya menyiapkan subsidi dana 1 persen uang muka untuk setiap unit hunian, sementara pembangunan dilakukan Kementerian PUPR menggunakan APBN.

Jika kerja sama dengan pemerintah pusat tidak bisa dilakukan, skema lain yang memungkinkan adalah pembangunan dilakukan swasta, dalam hal ini tiga badan usaha milik daerah (BUMD) DKI.

Kompas.com pun sempat meminta pendapat perbankan mengenai hal ini. Direktur Keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Iman Nugroho Soeko mengatakan, program tersebut bisa dilaksanakan, namun perlu ditelaah terlebih dahulu.

Iman mengungkapkan, apabila program tersebut disandingkan dengan pola Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), maka bisa saja dilaksanakan. BTN sendiri menguasai pasar perumahan dengan skema FLPP.

"Dilihat dulu skemanya. Kalau polanya seperti FLPP bisa saja," ucap Iman.

Meskipun demikian, sebut Iman, harus ada aturan yang memperjelas program tersebut. Aturan tersebut adalah dari sisi makroprudensial, yang diterbitkan oleh BI sebagai otoritas moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

Lalu, kapan program DP rumah 0 persen ini dapat segera dinikmati oleh warga Jakarta?

https://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/19/070700126/apa-kabar-program-dp-rumah-0-persen-

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peluang Usaha Jadi Agen Minyak Goreng Rp 14.000, Ini Cara Daftarnya

Peluang Usaha Jadi Agen Minyak Goreng Rp 14.000, Ini Cara Daftarnya

Earn Smart
Produsen Emas Asal Malaysia Berencana Ekspansi ke Indonesia

Produsen Emas Asal Malaysia Berencana Ekspansi ke Indonesia

Whats New
Bina Marga Dapat Anggaran Rp 40, 25 Triliun untuk Pembangunan dan Perawatan Infrastruktur

Bina Marga Dapat Anggaran Rp 40, 25 Triliun untuk Pembangunan dan Perawatan Infrastruktur

Rilis
Jasamarga Yakin Penataan Tol Bali Mandara Selesai Tepat Waktu untuk Sambut Presidensi G20

Jasamarga Yakin Penataan Tol Bali Mandara Selesai Tepat Waktu untuk Sambut Presidensi G20

Whats New
Allianz Life Indonesia Catatkan Premi Bruto Rp 3,8 Triliun di Kuartal I-2022

Allianz Life Indonesia Catatkan Premi Bruto Rp 3,8 Triliun di Kuartal I-2022

Whats New
Catat, Pengendara Mobil Wajib Daftar MyPertamina untuk Beli BBM Bersubsidi

Catat, Pengendara Mobil Wajib Daftar MyPertamina untuk Beli BBM Bersubsidi

Whats New
Segera Evaluasi Penerbangan Nasional

Segera Evaluasi Penerbangan Nasional

Whats New
Kurs Rupiah Hari Ini di CIMB Niaga Hingga Bank Mandiri

Kurs Rupiah Hari Ini di CIMB Niaga Hingga Bank Mandiri

Whats New
Panggil Pakar, Panja Komisi VI DPR Bahas Soal Investasi Telkomsel di GoTo

Panggil Pakar, Panja Komisi VI DPR Bahas Soal Investasi Telkomsel di GoTo

Whats New
IHSG Pagi Ini Melaju, Rupiah Tak Mampu Bangkit

IHSG Pagi Ini Melaju, Rupiah Tak Mampu Bangkit

Whats New
Dapat Penghargaan, Ini 10 Tempat Kerja Terbaik di Indonesia

Dapat Penghargaan, Ini 10 Tempat Kerja Terbaik di Indonesia

Work Smart
PPS Berakhir Hari Ini, Simak Lagi Jenis Kebijakan dan Tata Cara Lapor Harta

PPS Berakhir Hari Ini, Simak Lagi Jenis Kebijakan dan Tata Cara Lapor Harta

Whats New
3 Tips Mengelola Keuangan Keluarga ala Pasangan Mona Ratuliu dan Indra Brasco

3 Tips Mengelola Keuangan Keluarga ala Pasangan Mona Ratuliu dan Indra Brasco

Spend Smart
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Tenang, Pegendara Motor Belum Wajib Gunakan MyPertamina untuk Beli Pertalite

Tenang, Pegendara Motor Belum Wajib Gunakan MyPertamina untuk Beli Pertalite

Whats New
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.