Rencana Aturan Baru Lisensi Jasa Telekomunikasi Dikaji KPPU

Muhammad Syarkawi Rauf, Ketua KPPU mengatakan, dalam membuat sebuah regulasi telekomunikasi, Kemenkominfo selalu melakukan diskusi dengan pihaknya.

Namun dalam Rancangan Peraturan Menteri (RPM) mengenai penyelenggara jasa telekomuniikasi tersebut, Kemenkominfo tidak melakukan diskusi dengan KPPU.

"Belum ada indikasi kartel, baru kami akan kaji. Rabu (20/12/2017) akan kami diskusikan dengan tim KPPU dan Kemenominfo," ujar Syarkawi saat dihubungi KONTAN, Selasa (19/12/2017).

KPPU bakal melihat apakah peraturan yang dibuat Kemenkominfo itu mendukung iklim persaingan usaha sehat atau tidak dan berkeadilan atau tidak.

Menurut Syarkawi, salah satu aspek persaingan usaha yang sehat adalah aspek keadilan bagi seluruh pelaku usaha, tanpa terkecuali.

KPPU menyoroti salah satu aturan dalam RPM tersebut, yakni para pelaku usaha di bidang jasa telekomunikasi dapat menyewa jaringan milik operator penyelenggara jaringan.

KPPU akan meminta agar Kemenkominfo bisa berpegang teguh pada prinsip persaingan usaha yang sehat. Dengan begitu, hal tersebut tidak akan merugikan pelaku usaha lain yang telah membangun jaringan sejak awal.

KPPU juga meminta agar proses penyewaan jaringan telekomunikasi dikembalikan pada mekanisme business to business antara operator penyelenggara jasa dan operator penyelenggara jaringan dengan struktur biaya masing-masing operator penyelenggara jaringan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kemenkominfo berencana merilis peraturan menteri mengenai penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang baru. Rancangan peraturan menteri (RPM) mengenai penyelenggara jasa telekomunikasi sudah melalui tahap uji publik pada 8-12 Desember 2017.

Kemenkominfo memastikan tetap mendorong penyederhanaan lisensi bagi pemain jasa telekomunikasi melalui revisi Keputusan Menteri (KM) 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

RPM ini sangat progresif karena berhasil menyederhanakan 16 Peraturan Menteri (PM) menjadi 1 RPM terkait Jasa Telekomunikasi. Selain itu juga menyederhanakan 12 jenis izin menjadi hanya satu izin.

Dirjen Penyelanggara Pos dan Informatika Kemenkominfo Ahmad M Ramli sebelumnya mengatakan, RPM tersebut justru dibuat untuk mendorong pertumbuhan industri telekomunikasi nasional dan tidak bertendensi adanya keberpihakan apalagi memberi karpet merah kepada industri telekomunikasi asing sebagaimana diisukan sebelumnya. (Klaudia Molasiarani)

Berita ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul "KPPU akan mengkaji RPM Jasa Telekomunikasi" pada Selasa (19/12/2017).