Pemerintah Permudah Impor untuk Industri Kecil Menengah

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, sejak 12 Juli 2017 lalu, pemerintah telah berkomitmen menertibkan praktik impor berisiko tinggi. Pasalnya, praktik tersebut dianggap dapat mengganggu penerimaan negara dan menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan tata niaga.

Darmin menyebut, selama ini untuk mengimpor, IKM tidak bisa sendirian.  Ia mencontohkan IKM kerap harus mengimpor 1 kontainer, padahal kebutuhannya hanya seperlima kontainer.

Untuk memenuhi kebutuhan produksi, IKM pun mengimpor lewat importir borongan. Namun, ini tentu tersendat setelah pemerintah menertibkan importir berisiko tinggi semacam itu.

"Pemerintah menyiapkan jalan keluar penyederhanaan kemudahan impor bagi IKM," kata Darmin pada konferensi pers di kantornya di Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, untuk tetap memberikan stimulus positif dengan tetap memenuhi syarat administrasi tata niaga maupun finansial untuk impor skala besar bagi IKM, pemerintah telah menciptakan aturan untuk memberi relaksasi kepada IKM.

"Beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga dicoba untuk direlaksasikan sebagai bentuk dukungan terhadap IKM," tutur Sri.

Darmin menyatakan, mengingat sifat IKM yang memiliki banyak keterbatasan baik dalam hal pemenuhan syarat administrasi tata niaga maupun finansial untuk importasi skala besar, maka dengan sinergi antar kementerian atau lembaga untuk relaksasi beberapa regulasi terkait impor barang, khususnya untuk IKM, diharapkan industri dalam negeri yang sudah ada dapat terus berkembang.

Dalam rapat koordinasi ini, selain Darmin dan Sri, hadir pula Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito.