BI: Indonesia Perlu Antisipasi Dampak Reformasi Pajak AS

Kebijakan ini adalah bagian dari serangkaian gebrakan ekonomi yang dilakukan Presiden Donald Trump.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo menuturkan, RUU Pajak AS adalah sebuah terobosan yang dilakukan oleh AS dan dapat diselesaikan dengan cepat.

Sebelumnya, kebijakan ini diperkirakan bakal mulai berlaku tahun 2019, namun ternyata setahun lebih cepat.

"Ini merupakan suatu perkembangan yang mesti disikapi oleh negara-negara di dunia," ujar Agus di kantornya di Jakarta, Kamis (28/12/2017).

Agus menyatakan, perekonomian AS terus menunjukkan perbaikan. Bank sentral AS Federal Reserve pun mencanangkan bakal menaikkan suku bunga acuan, sehingga normalisasi kebijakan moneter terus berjalan.

Namun demikian, kebijakan perpajakan di AS membuat banyak investor AS yang selama ini menanamkan modalnya di luar negeri kemungkinan bakal terpikat untuk "memulangkan" modalnya. Tentu saja mereka akan mengambil peluang atas penurunan besaran pajak tersebut.

"Tentu negara-negara yermasuk Indonesia perlu mengantisipasi, karena kalau seandainya terjadi capital reversal (pembalikan modal) itu adalah sesuatu yang perlu dikelola hati-hati," ungkap Agus.

Mantan Menteri Keuangan RI tersebut menjelaskan, bank sentral memandang hal yang paling utama adalah menjaga fundamental ekonomi Indonesia. Selain itu, reformasi struktural juga harus terus dijalankan.

Dengan demikian, investor-investor asing termasuk yang berasal dari AS terus yakin dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

"Kami tentu akan menjaga dan BI akan selalu ada di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar agar terus terjaga," tutur Agus.

Ia mengungkapkan, sepanjang tahun 2017 ini volatilitas nilai tukar rupiah mencapai kisaran 3 persen. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan pada tahun 2016 lalu yang mencapai 8 persen.

"Ini menunjukkan stabilitas terjaga selama 2017. Kita harapkan 2018 terus terjaga," terang Agus.