Penerimaan Pajak 2017 Baru 89,7 Persen dari Target APBN

Realisasi penerimaan pajak tersebut dari awal tahun hingga 31 Desember 2017 lalu, berbeda dengan yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Selasa (2/1/2018) lalu yang datanya baru sampai per 30 Desember 2017.

"Penerimaan dari sektor perpajakan saja, tanpa penerimaan lain seperti dari Bea dan Cukai, tahun 2017 mencapai Rp 1.151 triliun atau 89,7 persen dari target dalam APBN-P 2017," kata Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jumat (5/1/2018).

Robert menjelaskan, realisasi penerimaan pajak 2017 mengalami peningkatan, dengan pertumbuhan year on year 4,08 persen.

Adapun angka pertumbuhan penerimaan ini disebut lebih banyak dipengaruhi oleh penerimaan tahun 2016 yang sifatnya tidak berulang, yaitu dari program tax amnesty dan revaluasi aset tetap dengan besaran Rp 122,7 triliun.

"Apabila penerimaan yang sifatnya tidak berulang ini dikeluarkan dari perhitungan, maka pertumbuhan penerimaan pajak 2017 mencapai 15,8 persen atau jauh lebih besar," tutur Robert.

Salah satu faktor pendorong pertumbuhan penerimaan pajak disebut Robert dari tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin membaik.

Dari catatannya, pada tahun 2017, sebanyak 12,05 juta wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari total 16,6 juta wajib pajak yang harus menyampaikan SPT.

"Rasio kepatuhan ini merupakan yang tertinggi dalam catatan DJP," ujar Robert.

Adapun jabaran poin besar penerimaan 2017 dari sektor perpajakan adalah Rp 596,89 triliun untuk PPh non migas, Rp 480,73 triliun untuk PPN dan PPnBM, Rp 16,77 triliun untuk PBB, Rp 6,75 triliun untuk pajak lainnya, dan Rp 49,96 triliun untuk PPh migas.