Menhub Persilakan Ratu Prabu Bangun LRT

Menurut dia, perusahaan swasta manapun boleh berinvestasi infrastruktur di Indonesia. Apalagi, lanjut Budi Karya, saat ini memang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat terbatas untuk membangun infrastruktur. 

"Sebenarnya Ratu Prabu ini, sudah sejak satu tahun lalu menyampaikan pada kami. Pada dasarnya pemerintah memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk swasta melakukan investasi," ujar Budi Karya saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Minggu (7/1/2018). 

Meski demikian, Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) ini meminta kepada Ratu Prabu untuk mengajukan proposal terkait rencana membangun LRT tersebut. 

Hal ini, dilakukan agar pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan pemerintah dan dapat berguna bagi masyarakat.

"Ratu Prabu mengusulkan proposal, dan dia diwajibkan untuk menggandeng operator," kata dia.

Budi Karya menambahkan, jika ada peraturan yang menghalangi investasi swasta membangun infrastruktur, maka pihaknya akan membahas lagi peraturan tersebut dengan pemangku kepentingan. Sehingga, tidak menghalangi investasi swasta masuk ke Indonesia. 

"Peraturan Menteri itu tidak boleh menjadi halangan investasi di Indonesia. Kalau ada aturan yang belum memungkinkan, sejauh itu kita bahas sejauh itu govement dan sejauh itu sesuai aturan-aturan yang lebih tinggi," sebut dia. 

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyatakan pemerintah provinsi akan menggandeng Ratu Prabu membangun LRT lanjutan sepanjang 200 kilometer. 

Adapun total investasi dari pembangunan LRT tersebut mencapai Rp 320 miliar yang mana dibagi dalam tiga tahapan pembangunan yang berlangsung 2020-2025.