Mendag Dukung DPR Bentuk Tim Pengawas Importasi Beras

Kebijakan importasi beras ditempuh dalam rangka mengamankan stok beras dalam negeri dan menstabilkan harga di pasaran yang naik di beberapa wilayah.

"Tadi ada yang mengusulkan untuk tim investigasi, saya usul bentuklah tim monitoring dalam rangka impor ini," kata Enggar dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI di gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2018).

Menurut Enggar, kebijakan importasi beras yang dilakukan pihaknya merupakan impor terbuka. Sehingga, pihaknya akan menyambut dengan senang hati jika ada yang ingin membantu pengawasan pelaksanaan impor di lapangan.

Ketika rapat ditutup, Ketua Komisi VI Teguh Juwarno juga memastikan tim pengawas atau tim monitoring yang diusulkan tadi akan segera dibahas di internal komisi mereka. Teguh juga memperkirakan, mulai pekan depan pembahasan mengenai pembentukan tim pengawas ini sudah bisa berjalan.

"Tim pengawas itu dari Komisi VI, praktis perwakilan semua fraksi ada. Kami sesegera mungkin (membahasnya), pekan depan," tutur Teguh.

Sebelumnya, Kemendag telah menunjuk Perum Bulog untuk melaksanakan importasi beras dengan jumlah maksimal 500.000 ton. Pelaksanaan impor beras dibatasi sampai akhir Februari 2018 agar tidak bersamaan dengan musim panen raya yang diprediksi jatuh pada awal Maret 2018.

Anggaran untuk mengimpor beras menggunakan dana Perum Bulog sendiri. Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti pada Selasa (16/1/2018) memastikan, mereka masih memiliki dana untuk mengimpor 500.000 ton beras karena ada kelonggaran likuiditas untuk komoditi hingga Rp 9,8 triliun.