Jokowi Minta BUMN, BUMD dan Pemda Kreatif Cari Pendanaan Infrastruktur

Jokowi menginginkan pembangunan infrastruktur baik pusat ataupun tidak hanya tergantung pada kas negara atau Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN), sebab APBN lebih untuk kepentingan rakyat. 

"Kami akan terus mendorong BUMN, BUMD, dan perbankan di pusat dan daerah untuk mencari model-model pembiayan alternatif yang kreatif, terutama dalam pembiayaan infrastruktur," kata Presiden saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Hotel Ritz Carlton, Pasific Place, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Menurut Presiden, saat sudah banyak skema-skema pembiayaan alternatif selain APBN. Salah satu skema alternatif yang bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan pasar modal untuk mendapatkan pendanaan infrastruktur.

"BUMN anak usahanya perlu memanfaatkan pasar modal. Sekarang (pasar modal) sedang bagus-bagusnya sehingga bisa digunakan dana-dana yang ada," kata Presiden.

Selain itu, bagi pemerintah daerah juga bisa memanfaatkan penerbitan obligasi daerah atau surat utang dalam mencari pembiayaan infrastruktur.

"Gubernur juga harus berani mengambil penerbitan obligasi daerah untuk membangun infrastruktur yang produktif yang memberikan return sehingga bisa dikembalikan tiap bulan dan tiap tahun," pungkas Presiden.

Infrastruktur untuk Pengentasan Kemiskinan

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, kunci pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah pembangunan infrastruktur yang merata.

Sebagai negara yang memiliki ciri khas geografis kepualan, membuat infrastuktur berupa jalan, pembangkit listrik, bandar udara, pelabuhan, embung, jalan pedesaan, irigasi, air bersih dan sanitasi menjadi kebutuhan yang mendasar dalam pengentasan kemiskinan.

"Kami harus terus berupaya bagaimana kemiskinan terus menurun," ujar Bambang saat acara Pembangunan Infrastruktur Non APBN (PINA) Day di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis (18/1/2018).