Swasta Didorong Biayai Proyek Infrastruktur Nasional

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyebut, dari total kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang mencapai Rp 4.769 triliun selama 5 tahun hingga 2019, sumber investasi pemerintah dari APBN dan APBD hanya 41,3 persen atau Rp 1.969 triliun. Untuk menutupi kekurangan, pemerintah mendorong BUMN dan swasta untuk terlibat dalam investasi pembangunan infrastruktur.

Dalam konteks ini, melalui skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA), pemerintah ingin mendorong perusahaan-perusahaan Indonesia bisa menjadi investor infrastruktur di Tanah Air.

“Akan sangat baik kalau investor infrastruktur berasal dari Indonesia, tidak harus BUMN saja, tapi juga bisa perusahaan swasta,” kata Bambang dalam pernyataannya, Senin (22/1/2018).

Bahkan sebut Bambang, pemerintah juga mendorong koperasi bisa masuk ke infrastruktur. Ia menyatakan, ada bagian dari infrastruktur yang bisa dikerjakan swasta atau koperasi, yang tentunya menguntungkan bagi investor.

"Kami lihat siapa yang punya kemampuan, punya track record dan berminat, silakan berpartisipasi untuk menjadi investor pembangunan infrastruktur di Indonesia,” terang Bambang.

Menurut mantan Menteri Keuangan tersebut, pembangunan infrastruktur harus dilakukan sedini mungkin. Sebab, proyek infrastruktur membutuhkan jangka waktu menengah hingga panjang.

Pemerintah pun mendorong pembiayaan dengan skema PINA, juga merangkul sektor swasta dan BUMN. Sebab, di sejumlah negara, skema PINA sudah lazim dilakukan.

"Di negara-negara seperti China, Kanada, dan Australia, peranan swasta dalam infrastruktur cukup masif karena keterlibatan dana pensiun mereka. Dana-dana pensiun mereka masuk ke investasi langsung karena tingkat return yang lebih tinggi dibandingkan deposito," tutur Bambang.