Komisi IV DPR Tolak Rencana Impor Garam Industri

Keputusan untuk impor garam industri dikeluarkan setelah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, beberapa hari lalu.

"Komisi IV DPR RI menolak impor garam tanpa rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai amanat undang-undang," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena yang sekaligus memimpin rapat kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2018).

Regulasi yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Dalam Pasal 37 UU 7/2016, disebutkan bahwa dalam hal melaksanakan impor garam, memerlukan rekomendasi KKP sebagai acuannya.

Michael menjelaskan, sikap ini diambil setelah menimbang pendapat dari sebagian besar anggota komisi dalam rapat tersebut.

Menurut para anggota, impor garam bisa dilaksanakan hanya bila mendapat rekomendasi dari KKP selaku yang berwenang pada ranah itu.

Sementara, hasil rakortas di Kemenko Perekonomian beberapa hari silam, diputuskan tidak memerlukan rekomendasi KKP untuk mengimpor garam industri 3,7 juta ton.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution setelah mendengarkan pendapat dari kementerian terkait, yaitu Kementerian Perindustrian hingga KKP.

Alasan Darmin memperbolehkan impor garam industri tanpa rekomendasi KKP karena komoditi yang diimpor bukan garam konsumsi. Sehingga, berapa besar kebutuhan akan garam industri dianggap lebih diketahui oleh Kemenperin.

Komisi IV menilai, keputusan Darmin menyalahi aturan konstitusional. Seluruh anggota komisi juga menyepakati, jika impor garam terlaksana, maka jumlah yang diimpor akan mengikuti data kebutuhan dari KKP sebesar 2,2 juta ton, bukan 3,7 juta ton.