Menko Luhut Ajak Investor Asing Biayai Infrastruktur di Perkotaan

Hal ini karena Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) lebih difokuskan untuk membangun infrastruktur di daerah terpencil.

Ajakan itu diungkapkan Menko Luhut saat menghadiri workshop bertema "From Pipedream to Pipeline" yang menjadi salah satu acara kegiatan World Economic Forum di Davos, Swiss.

"Dana untuk pembangunan infrastruktur kami saat ini terbatas, hanya 30 persen dari APBN kami, sehingga pembangunan di kota-kota besar kami usahakan tidak menggunakan dana APBN," ujar Luhut dalam keterangannya, Jumat (26/1/2018).

Dalam diskusi yang diikuti oleh beberapa pemimpin negara, tokoh dan aktivis lingkungan hidup ini pada intinya membahas bagaimana caranya agar proyek- proyek yang secara komersil tidak menarik, bisa mendapat pembiayaan dan berkelanjutan.

"Karena itu kita harus mencari cara bagaimana agar proyek-proyek itu bisa menarik bagi investor. Blended finance bisa menjadi salah satu jalan keluarnya," kata Luhut.

Menko Luhut menegaskan sosialisasi kepada masyarakat harus terus dilakukan terkait pembangunan infrastruktur.

"Yang penting adalah membuat masyarakat paham bahwa yang dikerjakan pemerintah ini akan memberi manfaat untuk mereka.

Kami juga memperlakukan rakyat dengan fair, misalnya pada pembebasan lahan, kami menggunakan jasa independen appraisal untuk menghitung harga ganti rugi yang pantas," jelas dia.

Sementara, PM Papua New Guinea Peter O’Neill mendukung upaya Menko Luhut dalam memfokuskan pembangunan daerah terpencil. Menurut dia, dengan adanya infrastruktur masyarakat daerah terpencil bisa mengatasi ketertinggalan dengan kota-kota besar.

"Infrastruktur adalah penting untuk rakyat Indonesia dengan pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan dan juga masyarakat Indonesia yang beragam dan wilayahnya sangat luas," pungkas O'Neill.