Pemerhati Kesehatan hingga Pelaku Usaha Kritik Cukai Vape 57 Persen

Dokter sekaligus pemerhati kesehatan dari Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP) Indonesia Amaliya meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencana tersebut.

"Kami mohon kepada pemerintah dalam merumuskan regulasi mohon dlihat lagi rujukan atau literatur mengenai vape ini," ujar Amaliya dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (27/1/2018).

Ia mengatakan, berdasarkan penelitian Public Health of England, bahaya vape untuk kesehatan hanya 5 persen dari rokok konvensional.

Sementara berdasarkan penelitian YPKP dan Universitas Padjajaran Bandung, katanya, rokok yang dibakar menghasilkan 4.000 zat pemicu kanker dan racun.

Dari sisi kesehatan, Amaliya mengatakan, vape lebih sehat dibandingkan rokok konvensional.

Ketua Bidang Legal dan Business Development Asosiasi Personal Vapoizer Indonesia (APVI) Dendy Dwiputra menyambut baik rencana pemerintah membuat regulasi vape.

Namun, pelaku usaha vape keberatan cukai vape yang mencapai 57 persen. Ia menilai, tarif tersebut tidak adil karena pelaku usaha vape adalah kelas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Jangan disamakan kami dengan industri (rokok) yang sudah ada," katanya.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bima Yudhistira merasa heran karena pemerintah mengatur cukai vape 57 persen.

Padahal perkembangan vape di Indonesia tergolong baru dan skalanya masih kecil. Namun, harus menanggung beban demi pemasukan negara.

Menurut Bima, potensi penerimaan cukai vape hanya Rp 57 miliar dalam setahun. Sementara itu, masih banyak potensi cukai yang lebih besar dan tidak digarap pemerintah.

Misalnya cukai asap kendaraan bermotor 5 persen dengan potensi penerimaan Rp 6 triliun. Ada pula potensi Rp 254 miliar dari cukai plastik dan Rp 470 miliar cukai minuman berpemanis.

"Kalau ini tujuannya pengendalian, maka penerapan cukai vape 57 persen kebangetan," kata Bima.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu.

Karakteristik tersebut yaitu barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredaranya perlu diawasi, dan pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.