YLKI: Wacana Harga Batu Bara Acuan Harus Buat Tarif Listrik Lebih Murah

Wacana penggunaan HBA mengemuka ketika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan melontarkan ide tersebut saat rapat kerja dengan DPR, Kamis (25/1/2018) lalu.

"Jika perubahan struktur tarif itu tidak berimplikasi terhadap turunnya tarif listrik, ya sami mawon alias tidak ada manfaatnya bagi konsumen," kata Tulus melalui keterangan tertulis, Rabu (31/1/2018).

Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, mayoritas pembangkit listrik di Indonesia saat ini memakai bahan bakar batu bara. Sementara, formula tarif dasar listrik yang ditetapkan saat ini masih mengacu pada Indonesian Crude Price atau harga minyak Indonesia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Jumlah pembangkit berbahan bakar batu bara juga sudah mencapai 60 persen. Sehingga, jika wacana memasukkan HBA dalam struktur tarif listrik terealisasi, menurut Tulus, seharusnya bisa berdampak pada penurunan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik.

"Sedangkan kontribusi pembangkit minyak semakin kecil, yakni hanya 6 persen," tutur Tulus.

Selain itu, Tulus juga berpandangan bahwa sebaiknya pemerintah menggunakan HBA nasional ketimbang HBA internasional, karena Indonesia termasuk eksportir batu bara terbesar di dunia. Kalau yang dipakai HBA internasional, hitungan penentuan tarif listrik dianggap jadi tidak adil.

Dia turut mengingatkan agar Kementerian ESDM dan pihak terkait dapat menjalankan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara yang ramah lingkungan. Tulus mencontohkan, seperti pembangkit dengan batu bara di Ninghai di China yang diklaim near zero emission.

Wacana ini baru diungkapkan dalam rapat di DPR. Jonan memastikan untuk mengkaji seberapa efektif rencana tersebut dan dampak positifnya bagi masyarakat luas.