Menko Luhut: Pembangunan Sejumlah Bandara akan Gunakan Dana Swasta

Rencana tersebut menurutnya merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat bertemu dengan dirinya pada pertemuan Rabu (31/1/2018) lalu.

"Itu lapangan terbang. Seperti Silangit, Jakarta, Bangka Belitung, kasih swasta saja. Siapa pun yang masuk, asal privatisasi dan hitungannya jelas," kata Luhut saat menghadiri rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perbuhungan (Kemenhub) tahun Anggaran 2019, Kamis (1/2/2018).

Ide tersebut, menurut Luhut, datang saat Presiden Jokowi mengetahui bahwa Pakistan mendapat investasi pembangunan infrastruktur dari China.

Investasi tersebut dikenal sebagai proyek Belt and Road Initiative, dengan nilai berkisar 57 miliar dollar AS atau setara Rp 765 triliun.

Salah satu bentuk pembangunan infrastruktur dari investasi itu adalah bandara Xi Jinping di Islamabad, Pakistan.

Bandara yang dimaksud awalnya bernama New Islamabad. Namun pada tahun lalu pemerintah setempat memutuskan memberi izin untuk menyematkan nama Presiden China Xi Jinping sebagai nama bandara tersebut.

"Saya terkaget-kaget kok Xi Jinping Airport bisa begini. Saya tanya kok bisa, tapi kata Presiden, ya biarkan saja namanya, karena itu barangnya milik dia (Pakistan), nanti 10 tahun kemudian bisa diganti namanya. Itu cerdik," jelas Luhut.

"Jadi dapat airport bagus, modalnya cuma tanah karena pembangunan oleh swasta," imbuhnya.

Segera diserahkan

Luhut juga mengatakan bahwa rencana untuk menyerahkan pengelolaan infrastruktur ke swasta, seperti bandara, akan segera diwujudkan. Dia tidak memberikan kerangka waktu yang pasti mengenai pengerjaan tersebut, namun menurutnya akan segera dilakukan.

"Kami akan segera kerjakan. Semangat kami sudah begitu, akan kami lakukan jadi swasta juga bisa hidup," terangnya.

Dia mengingatkan agar publik jangan salah sangka dan mengira model investasi seperti itu serupa dengan menjual bandara ke swasta. Pasalnya, investasi tersebut diberikan ke swasta dengan batasan-batasan tertentu.

Kepemilikan pun akan kembali ke pemerintah setelah melewati waktu yang disepakati; mirip pengelolaan jalan tol.

"Jadi kalau misalnya sudah kerja sama 30 tahun, bandara itu jadi, dia (swasta) mendanai dan dapat untung. Lalu setelah 30 tahun dikembalikan ke kita (pemerintah), kan tidak masalah," pungkasnya.