Bangun Infrastruktur, Daerah-daerah Ini Ingin Terbitkan Obligasi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hoesen menyatakan, penerbitan obligasi daerah hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik. Selain itu, penerbitan obligasi daerah juga harus dalam mata uang rupiah.

Kegiatannya pun harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah. Kegiatan bisa berupa kegiatan baru atau pengembangan keghiatan yang sudah, pembiayaannya juga bisa sebagian atau sepenuhnya.

"Kita lihat potensi beberapa Pemda (yang berminat menerbitkan obligasi daerah). Ada beberapa," ujar Hoesen dalam media briefing di Jakarta, Jumat (2/2/2018).

Pada kesempatan yang sama, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 2 OJK Fakhri Hilmi menyebutkan,  ada tiga provinsi yang serius dalam menerbitkan obligasi daerah, yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Namun, belum ada realisasi yang sudah cukup signifikan dari penerbitan obligasi daerah tersebut.

Sebab, dalam penerbitan obligasi daerah, ada serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut mencakup persiapan di daerah, pertimbangan Menteri Dalam Negeri, pengajuan usulan kepada Menteri Keuangan, kemudian dilanjutkan oleh persiapan registrasi kepada OJK dan penelahaan oleh OJK.

Sementara itu, Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2 OJK Djusti Septiana mengungkapkan, sejumlah daerah pernah menyatakan minatnya untuk menerbitkan obligasi daerah. Jawa Barat, misalnya, berminat untuk menerbitkan obligasi daerah untuk membangun infrastruktur pendukung Bandara Kertajati.

Di samping itu, ada pula Pemkab Banyuwangi yang juga pernah mengutarakan minat untuk menerbitkan obligasi daerah. Pun sejumlah daerah di Sulawesi berminat.

Namun, hingga saat ini belum ada yang telah matang persiapannya dalam menerbitkan obligasi daerah. Jawa Tengah sebagai daerah yang dipandang paling berminat menerbitkan obligasi daerah pun masih dalam tahap awal.

"Diharapkan pada akhir tahun ini ada satu yang pecah telur (berhasil menerbitkan obligasi daerah)," kata Djusti.